4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan beberapa strategi untuk membayar utang jatuh tempo pada 2025 yang jauh lebih tinggi dari catatan pada 2024 silam.
Sebagaimana diketahui, utang jatuh tempo pada tahun ini sebesar Rp 800,33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Lebih tinggi dari catatan pada 2024 silam, yaitu senilai Rp 434,29 triliun, terdiri dari SBN Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, salah satu strategi menunaikan utang jatuh tempo itu ialah dengan melalui mekanisme pertukaran SBN jatuh tempo secara bilateral (debt switch). Salah satunya ialah SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia.
"Kita telah melakukan kesepakatan dengan BI terkait SBN pembiayaan Covid yang dibeli atau dipegang BI yang akan jatuh tempo 2025 ini. BI dan pemerintah sudah sepakat melakukan debt switch," kata Suminto dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/1/2025).
Bilateral debt switch dengan Pemerintah dilakukan atas SBN yang berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia pada 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (SKB II) pada 20 Juli 2020, yang akan jatuh tempo pada 2025.
Mekanisme debt switch ini dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal Pemerintah.
Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.
"Jadi penukaran atas SBN jatuh tempo dalam rangka pembiayaan Covid yang dipegang BI dengan SBN reguler, dengan tenor lebih panjang sesuai mekanisme pasar," ucap Suminto.
Selain strategi debt switch, Suminto menegaskan, pemerintah juga masih memiliki dana yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa dari defisit APBN 2024 yang terjaga rendah di level 2,29% dari PDB. Total Silpa pada 2024 sebesar Rp 45 triliun.
"Yang tentu ketika dibutuhkan Silpa juga dapat digunakan memenuhi pembiayaan APBN 2025, tentu dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang," ucap Suminto.
Ia menegaskan, Silpa ini pun juga akan memperkuat akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah juga juga dapat digunakan untuk tahun anggaran berjalan. Total SAL yang dipegang pemerintah per 2023 senilai Rp 459,5 triliun. SAL itu sendiri merupakan akumulasi dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dengan ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan.
"Jadi kita juga masih memiliki SAL yang mengakumulasi Silpa dalam beberapa tahun terakhir," tutur Suminto.
Strategi terakhir, pemerintah juga telah menarik utang terlebih dahulu untuk menutup kebutuhan anggaran pada 2025. Mekanisme itu dikenal dengan istilah prefunding. Total prefunding yang telah dilakukan pemerintah pada 2024 untuk pembiayaan tahun anggaran 2025 sekitar Rp 85 triliun.
"Itulah measure-measure yang dilakukan pemerintah untuk mengelola APBN 2025," ungkap Suminto.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Transaksi QRIS & Dompet Digital Kena PPN 12%? Ini Penjelasannya
Next Article Utang Jatuh Tempo di Era Prabowo Rp 800 T, Begini Cara Bayarnya!
