5 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA, – Kinerja belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp1,69 triliun pada periode Januari hingga Februari 2026. Anggaran ini didominasi oleh serapan untuk pembangunan jalan dan jembatan, terutama jalan tol yang mendukung infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengungkapkan bahwa nilai ini setara dengan 8,92 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp18,91 triliun pada tahun 2026.
Belanja modal untuk pembangunan jalan bebas hambatan yang mendukung infrastruktur IKN mencapai Rp810 miliar, atau 7,57 persen dari total pagu untuk pembangunan IKN. Selain itu, belanja lainnya mencakup pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
Pagu belanja pemerintah pusat di Kaltim tahun 2026 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pagu tahun 2025 yang sebesar Rp24,41 triliun. Realisasi belanja pegawai tercatat Rp610 miliar, atau 14,25 persen dari pagu. Untuk belanja barang, terealisasi Rp250 miliar atau 6,69 persen dari total pagu.
Belanja bantuan sosial belum memiliki alokasi pagu yang ditetapkan. Sedangkan belanja fungsi pemerintahan didominasi oleh penyaluran sektor pelayanan umum senilai Rp3,4 triliun, diikuti oleh belanja fungsi ekonomi yang meningkat 1.367 persen (yoy) menjadi Rp970 miliar.
Penyaluran transfer ke daerah (TKD) sejak Januari hingga 28 Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan 6,59 persen (yoy), dengan total penyaluran mencapai Rp3,35 triliun. Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik menunjukkan pertumbuhan positif, sementara dana bagi hasil (DBH) mengalami penurunan hingga 74,67 persen akibat dinamika kebijakan fiskal nasional.
Pagu belanja negara dari APBN regional Kaltim 2026 sebesar Rp40,99 triliun, dengan realisasi mencapai Rp5,04 triliun atau 12,30 persen hingga Februari 2026.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
