Bos Danantara: Tidak Ada yang Kebal Hukum

Jakarta, CNBC Indonesia — CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat terkait Danantara yang disebut-sebut tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, orang ketuanya ikut awasi. Kalau yang mengawasi lebih banyak lagi ya silahkan," kata Rosan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Rosan menjelaskan bahwa Danantara adalah lembaga yang paling banyak pengawasnya. Sebagaimana diketahui dalam struktur Danantara terdiri dari dewan pengawas, dewan penasihat, dan badan pelaksana. 

Dewan pengawas Danantara saat ini terdiri dari Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua. Lalu ada Muliaman Hadad yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pengawas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota dewan pengawas. 

Rosan sebelumnya juga sempat menyebut PM Inggris yang menjabat dari tahun 1997 hingga 2007, Tony Blair juga akan menjadi dewan pengawas Danantara. 

Kemudian Presiden Prabowo melibatkan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sebagai dewan penasihat Danantara. 

"Reputasinya [pengurus Danantara] sangat luar biasa mereka tidak mau mengambil risiko," katanya. 

Selain itu Danantara juga memiliki komisi pemantau yang terdiri dari ketua KPK, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK. "Yang paling penting ini lapornya langsung ke Pak Presiden semua," kata Rosan.

Sebagaimana diketahui, di dalam UU BUMN, perusahaan pelat merah mengadopsi prinsip business judgment rule, yang menegaskan BUMN bukan bagian dari  penyelenggara negara, serta kerugian perusahaan pelat merah tidak dianggap sebagai kerugian negara.

(mkh/mkh)

Next Article Sedang Rapat di Komisi VI, Erick Thohir Mendadak Tinggalkan Ruangan