5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai opsi untuk menggantikan peran Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG) berbasis fosil yang saat ini masih mengandalkan pasokan impor.
Terlebih, saat ini dunia tengah menghadapi tekanan geopolitik yakni perang antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada gangguan pasokan minyak dan gas dunia.
Kementerian ESDM mencatat Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) mengimpor sebanyak 135,33 juta barel minyak mentah sepanjang 2025.
Dari total tersebut, sekitar 19% atau 25,36 juta barel berasal dari Arab Saudi. Sementara sisanya dipasok dari berbagai negara, termasuk kawasan Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya.
Selain impor minyak mentah, Indonesia juga menjalin kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.
Upaya mencari sumber energi alternatif itu sendiri juga menjadi arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto sebelum berangkat ke Jepang, pada akhir pekan kemarin. Selain menuju swasembada energi, alternatif energi ini juga bisa memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
"Ini adalah hasil tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden pada saat kita rapat minggu lalu, sebelum beliau bertolak ke Jepang dan Korea Selatan," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Lantas, apa saja opsi energi alternatif pengganti BBM-LPG berbasis fosil?
Bioetanol
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Indonesia mengembangkan bioetanol, yakni Bahan Bakar Nabati (BBN) pengganti bensin berbasis tebu, tetes tebu (molase), singkong, gandum, sorgum maupun jagung.
Menteri Pertanian Amran menyebut, Presiden Prabowo mengarahkan agar pemerintah bisa mengembangkan campuran bioetanol hingga 20% (E20) pada BBM jenis bensin.
"Etanol campuran bensin 20%. Dari mana? Jagung, ubi, dan tebu. Semua bisa tumbuh di Indonesia," jelas Amran.
Menurutnya, dengan campuran bioetanol ke bensin, maka bisa menekan konsumsi BBM dari sumber fosil. Mengingat, Indonesia saat ini tercatat masih mengimpor BBM basis fosil hingga 50%.
Ia juga memastikan ketersediaan bahan baku mencukupi, termasuk dari molase tebu yang selama ini diekspor.
"Bahan baku kita yang kita ekspor. Itu ada 1 juta ton. Itu molase atau tetes tebu. Ini bisa dijadikan dan bisa meng-etanol 300 ribu ton," ucapnya.
Perlu diketahui, pemerintah hingga saat ini belum menjalankan mandatori bioetanol secara nasional. Yang baru dijalankan saat ini yaitu aksi korporasi PT Pertamina (Persero) untuk pencampuran etanol 5% (E5) yang dijual dengan jenama Pertamax Green (setara RON 95). Ini merupakan pencampuran Pertamax (RON 92) dengan etanol 5%.
Biodiesel
Pemerintah juga melanjutkan program biodiesel sawit, termasuk target peningkatan pencampuran menjadi 50% (B50) untuk menghentikan impor Solar.
"Janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor Solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu 5,3 juta ton. Itu tahun ini kita tidak impor. Dan itu selesai," kata Amran dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, situasi geopolitik justru menjadi momentum memperkuat kemandirian energi dan pangan nasional.
Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menegaskan BBM jenis Solar kini tidak lagi bergantung pada impor, sehingga pasokan dalam negeri cukup aman meski di tengah gangguan pasokan energi di berbagai negara.
Hal ini dipicu oleh penerapan biodiesel 40% (B40), dan juga beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Bahkan, bila biodiesel B50 jadi diterapkan pada Semester II 2026 ini, maka diperkirakan BBM Solar RI akan mengalami surplus.
Meski beberapa negara di Asia sudah mengumumkan kondisi krisis energi, namun menurutnya kondisi energi Indonesia saat ini terhitung masih dalam kondisi aman.
"Sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian, sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa Solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear," katanya dalam konferensi pers usai tinjauan pasokan BBM di SPBU Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).
Elektrifikasi
Direktur Eksekutif Center Of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pernah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan program elektrifikasi kendaraan secara paralel.
"Swedia jadi negara yang imun terhadap gejolak minyak karena 61% porsi EV (kendaraan listrik) dari seluruh mobil baru," ujar Bhima kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Senada, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut peralihan ke kendaraan listrik dan kompor listrik bisa menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi energi berbasis impor, baik BBM maupun LPG.
"Pada sektor transportasi misalnya, peralihan satu juta mobil berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik diperkirakan mampu mengurangi kebutuhan minyak mentah dalam jumlah signifikan. Penggantian satu juta mobil listrik dapat mengurangi kebutuhan minyak mentah hingga 13,2 juta barel per tahun," ujar Fabby beberapa waktu lalu.
Adapun pada sektor rumah tangga, lanjutnya, penggunaan kompor listrik juga dinilai efektif menekan konsumsi LPG. Bagi rumah tangga mampu, kompor listrik bahkan lebih ekonomis dibandingkan LPG non subsidi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.
"Jika rumah tangga mulai menggunakan kompor induksi, penghematan LPG bisa mencapai lebih dari 130 ton per tahun," tambahnya.
PLTD ke PLTS
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggantikan sumber bahan bakar pembangkit listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan wilayah tersebut masih menggunakan PLTD sebagai sumber listrik. Ditambah, wilayah 3T juga belum tersambung dengan infrastruktur kelistrikan lainnya.
"Itu kan sebagian besar itu masih memakai diesel kan. Itu ada di daerah-daerah 3T yang belum tersambung ke grid, mereka itu masih menggunakan diesel. Jadi ini program dedieselisasi," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Beberapa lokasi yang disebut seperti Simeulue, Nias, Mentawai, hingga Enggano, akan diprioritaskan untuk PLTD-nya digantikan ke pembangkit EBT. Yang pasti, Kementerian ESDM sudah mengkaji wilayah-wilayah di Timur Indonesia untuk eksekusi rencana program tersebut.
"Ini ada beberapa lokasi yang sudah diidentifikasi di Ditjen Gatrik dan juga di Ditjen EBTKE. Yang mudah-mudahan itu yang kita prioritaskan di kawasan Timur Indonesia," imbuhnya.
Jargas/ Gas Pipa
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan program jaringan distribusi gas bumi untuk pelanggan rumah tangga (jargas) akan semakin diperkuat. Terutama, untuk menekan angka subsidi terhadap energi impor LPG.
"Jadi subsidi energi ini seperti tadi saya sudah jelaskan, kita bisa menurunkan apabila angka dari konsumsi bisa kita cut (kurangi) salah satunya terkait dengan konsumsi yang disubsidi misalnya LPG 3 kilo (kg). Makanya pada tahun 2025 dan dilanjutkan 2026 ini kita ada program jaringan gas (jargas)," ungkapnya saat menghadiri Energy Outlook 2026 CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, dilakukan pembangunan jargas sebanyak 115.264 Sambungan Rumah (SR) dari tahun anggaran 2025/2026. Selanjutnya akan ditambah sebanyak 40.900 SR mulai semester kedua 2026 sehingga total jargas terbangun di akhir 2026 sebanyak 856.472 SR.
"Ini semua untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kilo dan ujungnya akan menurunkan angka subsidi juga," ujarnya.
Biogas
Pemanfaatan biogas juga bisa menjadi alternatif pengganti LPG, baik untuk kebutuhan memasak maupun penerangan, baik untuk rumah tangga/komunal, industri, hingga pembangkit listrik.
Sumber biogas bisa diperoleh dari kotoran hewan ternak, limbah pertanian/perkebunan yang melimpah dan tersebar luas.
DME
Pemerintah sedang menyiapkan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan, bahwa proyek DME cukup penting mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Setidaknya, konsumsi LPG RI mencapai 10 juta ton per tahun sementara kapasitas produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta ton.
Bahlil mengakui untuk membangun pabrik LPG dalam negeri tak mudah. Alasannya, LPG membutuhkan bahan baku gas yang mempunyai kandungan campuran Propane (C3) dan Butane (C4), sementara cadangan gas nasional didominasi oleh C1 dan C2.
"Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2 Mau tidak mau harus ada substitusi impor Nah caranya adalah memanfaatkan batu bara low kalori untuk DME Itu bisa dipakai untuk mengganti LPG," ujarnya.
Namun sayangnya, hingga saat ini proyek tersebut memang belum berjalan. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat sejumlah pertimbangan teknis.
"Nah, memang belum, kenapa kok sekarang belum running, belum ini dan lain sebagainya, ya memang ada beberapa pertimbangan terkait dengan cadangan, terkait dengan letak lokasi posisi geografisnya. Di mana perusahaan tersebut menginginkan untuk relatif dekat dengan kebutuhan logistik dia," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Senin (26/1/2026).
Menurut Tri, saat ini pemerintah masih melakukan diskusi untuk memastikan kesiapan proyek sebelum masuk tahap konstruksi. Harapannya, ketika nanti dilakukan groundbreaking benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Jangan sampai juga groundbreaking terus nanti tidak bisa jalan, tetapi betul-betul groundbreaking yang sudah bisa jalan dan nantinya harapan kita betul-betul bisa menggantikan posisi LPG supaya impor LPG kita bisa berkurang," kata Tri.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
