CORE: Masih Ada 1 Juta Ton Molase untuk Dukung Bioetanol Nasional
CORE Indonesia menyebut masih ada 1 juta ton molase yang berpotensi mendukung bioetanol. Pemerintah menargetkan penerapan E10 mulai 2027.
bioetanol, bioetanol Indonesia, molase, tetes tebu, CORE Indonesia, Eliza Mardian, fuel grade ethanol, FGE, etanol, etanol untuk BBM, E10, E20, E5, campuran etanol, bahan bakar nabati, energi baru terbarukan, transisi energi, Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia, target E10 2027, target E20, roadmap bioetanol, kebijakan bioetanol, produktivitas tebu, industri gula, industri bioetanol, rantai pasok bioetanol, investasi bioetanol, kapasitas etanol nasional, produksi etanol Indonesia, Lampung, DIY, Solo, pabrik etanol, industri kosmetik, industri farmasi, industri pangan, Pertamina, offtaker Pertamina, impor bensin, pengurangan impor BBM, ketahanan energi, energi nasional, bahan bakar ramah lingkungan, energi terbarukan Indonesia, kebijakan energi, ekonomi energi, berita ESDM, berita ekonomi, berita energi, harian jogja
Harianjogja.com, JAKARTA—Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai Indonesia masih memiliki potensi sekitar 1 juta ton tetes tebu atau molase yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan bioetanol nasional. Potensi tersebut dinilai penting seiring rencana pemerintah menerapkan campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap.
Meski demikian, Eliza mengingatkan masih terdapat tantangan dari sisi distribusi bahan baku hingga kapasitas industri yang perlu dibenahi agar target penggunaan bioetanol dapat tercapai.
Masih Ada Potensi 1 Juta Ton Molase
Eliza menjelaskan produksi molase nasional mencapai sekitar 1,9 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 ribu ton telah terserap, sedangkan sisanya masih berpeluang dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol.
“Total produksi molase nasional sekitar 1,9 juta ton per tahun. Yang baru keserap itu 900 ribu ton, masih ada 1 juta ton lagi. Ini berpeluang dipakai,” ujar Eliza ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Namun, menurutnya, sebagian besar pasokan molase berasal dari luar Pulau Jawa, sedangkan fasilitas pengolahannya banyak berada di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan industri bioetanol.
Produksi Fuel Grade Ethanol Masih Terbatas
Selain persoalan distribusi bahan baku, Eliza juga menyoroti kapasitas produksi fuel grade ethanol (FGE) atau etanol berkadar lebih dari 99 persen yang dapat dicampurkan ke BBM.
“Realitas produksi domestik itu cuma sekitar 26 ribu kiloliter (KL) per tahun yang berasal dari tiga perusahaan utama di Lampung, DIY, dan Solo,” kata Eliza.
Ia menjelaskan total kapasitas terpasang seluruh pabrik etanol nasional mencapai sekitar 303 ribu KL, sedangkan utilisasi aktual berada di kisaran 172 ribu KL.
Sebagian besar hasil produksi tersebut masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri non-BBM, seperti kosmetik, farmasi, dan pangan.
“Sebagian besar masih dialokasikan untuk keperluan industri non-BBM seperti kosmetik, farmasi, pangan,” kata Eliza.
Investasi Dinilai Menjadi Kunci
Eliza menilai kondisi tersebut menunjukkan pasokan bahan baku dan infrastruktur industri belum memadai untuk mendukung penerapan mandatori campuran bioetanol dalam skala nasional.
Karena itu, ia menekankan pentingnya investasi besar pada rantai pasok dan infrastruktur bioetanol dalam beberapa tahun mendatang.
“Keberhasilan implementasi E5, E10, bahkan E20 nanti ini sangat bergantung pada skenario kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tebu, serta mandatori campuran ditegakkan dengan kepastian offtaker oleh Pertamina,” kata Eliza.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kesenjangan antara kemampuan produksi FGE dan kebutuhan bioetanol dapat dipenuhi secara bertahap tanpa bergantung pada impor etanol.
Pemerintah Targetkan E10 Berlaku Mulai 2027
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menargetkan penerapan campuran etanol 10 persen (E10) pada BBM mulai 2027 sebagai tahap awal sebelum berlanjut ke E20.
Bahlil mengatakan kajian mengenai kebijakan mandatori etanol telah dilakukan sejak 2025 dan kini hampir rampung. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan peta jalan implementasi E20 yang ditargetkan berlangsung secara bertahap pada 2028–2029.
Menurutnya, kebijakan pencampuran etanol ke dalam bensin bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya bensin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
