Ilustrasi uang. - Bisnis/ Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY memastikan dana transfer ke daerah (TKD) APBN 2026 untuk DIY berkurang dari tahun sebelumnya sebesar Rp170 miliar. Penghematan pun dilakukan di beberapa pos seperti alat tulis kantor hingga perjalanan dinas.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso, menjelaskan penurunan pada dana transfer terjadi di Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. "Itu sekitar kurang-lebih Rp167 atau Rp170 miliar,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Dengan adanya penurunan ini, maka Pemda DIY harus melakukan efisiensi belanja lagi, karena dalam Rancangan APBD 2026 masih diasumsikan penerimaan DAU seperti tahun sebelumnya. “Itu terjadi di semua daerah, di kabupaten-kota pun banyak juga,” ujarnya.
Walaupun ada penurunan, namun untuk mandatory spending seperti untuk kesehatan dan pendidikan harus tetap terpenuhi sesuai regulasi. “Pendidikan tetap kita upayakan mencapai 20 persen dari APBD, karena mandatory-nya seperti itu,” kata dia.
Terkait hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah merapatkan apa saja yang bisa diefisiensi. “Nanti seperti belanja operasional kantor seperti ATK akan kita hemat lagi. Kita koordinasi dengan inspektorat sisa ATK yang kemaren berapa, di 2026 kita hemat lagi,” ungkapnya.
Kemudian jamuan rapat makan-minum juga akan diefisiensi dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). “Walau pun untuk SPPD sebenarnya kita sudah minim, tapi ternyata kalau dana masih belum bisa mengumpulkan sebesar itu [mandatory], kita kurangi SPPD-nya,” katanya.
Kemudian untuk pembangunan infrastruktur menurutnya tetap bisa berjalan, meski dengan penyesuaian. “Nanti mungkin kita rasionalisasi dengna misalnya panjang jalannya, otomatis kan terdampak juga. Untuk pembangunan gedung DPRD DIY karena sudah multiyear tetap harus kita jaga, kita keluarkan [anggarannya],” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
