Demo 27 Agustus, Puan Pastikan DPR Terbuka Terima Aspirasi

Harianjogja.com, JAKARTA— Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI siap menerima aspirasi berbagai elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dalam aksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026). Puan juga mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi di depan kompleks parlemen, Jakarta, berlangsung dengan baik.

Puan berharap demonstrasi tidak berujung kericuhan. Menurut dia, peserta aksi juga memiliki peran untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan tuntutan.

"Jadi, partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pimpinan DPR Terbuka untuk Audiensi

Puan mengatakan DPR RI terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Bahkan pada Rabu, pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), dan pimpinan komisi secara bergantian menemui masyarakat yang ingin beraudiensi.

"Pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ucapnya.

Sejumlah aspirasi masyarakat telah diterima DPR melalui pertemuan tersebut. Salah satunya, Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari sejumlah akademisi mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menerima audiensi perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (Fagri). Selain itu, ia menerima karyawan PT Pos Indonesia yang mendorong kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan.

"Secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu," kata Puan.

AMPB Bawa Dua Tuntutan

Rencana aksi pada Kamis (27/8) juga mendapat perhatian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Kelompok tersebut menyatakan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, akan berlangsung damai dan berfokus pada dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan tuntutan mereka adalah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” kata Botok saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan

Sementara itu, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyiapkan personel di sejumlah titik di Jakarta untuk mengawal aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/8).

Pengamanan dilakukan melalui koordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam (pamdal). Sejumlah titik menjadi perhatian, termasuk kawasan DPR dan area sekitar Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

"Beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan personel yang disiapkan tidak hanya bertugas mengawal massa demonstrasi. Mereka juga akan menangani kebutuhan pengamanan lain, termasuk pengaturan lalu lintas dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

Karena itu, jumlah personel pengamanan dapat lebih banyak dibandingkan jumlah massa aksi. Namun, Budi belum merinci jumlah personel yang nantinya diturunkan.

"Kami harus luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personel, (sementara) misalnya massa aksi (ada) 500. (Personel polisi) bukan hanya untuk 500 (massa aksi), tetapi untuk pengaturan lalu lintas, kelancaran masyarakat lainnya," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara