Kondisi Pantai Depok, Bantul setelah diterjang abrasi, Jumat (30/1/2020)-Harian Jogja - Jumali
Harianjogja.com, KULONPROGO— Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kabupaten Kulonprogo mengaku tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan abrasi di wilayah pesisir selatan. Padahal, biaya untuk menanggulangi abrasi tergolong besar dan membutuhkan langkah komprehensif.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dislautkan Kulonprogo, Suryadi, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut, bahkan anggaran untuk program pemberdayaan nelayan saja masih sangat terbatas. “Program untuk nelayan saja tidak ada anggarannya, apalagi untuk penanganan abrasi,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).
Meski demikian, Suryadi menegaskan pihaknya tetap berupaya menjaga kawasan pesisir melalui pengawasan ketat terhadap aturan sempadan pantai. Sesuai ketentuan dari Gubernur DIY, jarak bangunan dari garis pantai minimal 200 meter.
Selain itu, penanaman cemara udang di sepanjang pantai juga menjadi langkah yang terus dijalankan. Namun, ia mengakui bahwa penanganan abrasi sulit dilakukan tanpa dukungan dana besar.
“Pembuatan tembok laut seperti di luar negeri tidak mungkin dilakukan, karena biayanya sangat besar,” tuturnya.
Suryadi menambahkan, hasil penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir, abrasi di pesisir Kulonprogo menjadi yang terparah.
Jarak antara bibir pantai dan bangunan yang sebelumnya 200 meter kini hanya tersisa sekitar 50 meter, terutama di kawasan Pantai Bugel hingga Pantai Trisik.
Belum lama ini, abrasi di Pantai Trisik, Kapanewon Galur, merusak empat bangunan milik warga pada Jumat (7/11/2025).
Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah V Kulonprogo, Aris Widiatmoko, menyebutkan penyebab utama abrasi adalah gelombang tinggi dan berkurangnya suplai pasir dari Gunung Merapi akibat aktivitas pertambangan.
“Sementara ini, kondisi Pantai Trisik sudah kembali aman,” kata Aris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
