Desa Wisata Wukirsari, Bantul. / Google Maps
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY bersama DPRD tengah membahas Raperda Ripparda 2045 yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan pariwisata hingga kawasan pedesaan.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menekankan perlunya regulasi dan dukungan anggaran yang mampu memastikan manfaat sektor pariwisata dirasakan secara merata oleh seluruh warga DIY.
Menurut Andriana, pembangunan pariwisata ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan kualitas wisatawan yang datang ke Jogja. Ia menilai Ripparda menjadi payung hukum penting untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut.
“Tidak mungkin tujuan pembangunan pariwisata bisa berjalan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Kami berkomitmen agar kebijakan, program kegiatan, dan alokasi anggaran di sektor ini benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat,” ujar Andriana, Senin (10/11/2025).
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan destinasi masih menjadi tantangan besar. Kawasan pinggiran dan pedesaan dinilai belum mendapatkan perhatian yang seimbang, terutama dari sisi infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan.
Oleh karena itu, pihaknya berupaya memperkuat regulasi dan pengawasan agar pengembangan destinasi baru juga memperhatikan kenyamanan wisatawan serta daya dukung lingkungan.
Selain itu, peningkatan kompetensi pemandu wisata juga disebut menjadi prioritas. Menurut Andriana, pemandu wisata memiliki peran penting sebagai duta promosi daerah. “Pemandu wisata adalah wajah pariwisata kita, mereka harus dibekali kemampuan dan pemahaman agar bisa menjadi corong promosi yang efektif,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan transformasi digital dalam industri pariwisata. Digitalisasi diharapkan menjadi sarana memperluas promosi sekaligus meningkatkan kualitas layanan wisata.
Komisi B DPRD DIY, lanjut Andriana, juga berupaya mendorong revisi regulasi yang berkaitan dengan pariwisata agar arah pembangunan menuju target pariwisata berkelas dunia pada 2045 dapat tercapai. “Kami juga memastikan fungsi pengawasan berjalan agar pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, mengakui kondisi pariwisata DIY saat ini masih bertumpu pada destinasi wisata massal seperti kawasan kota, candi, dan pantai populer. Pola tersebut membuat kualitas pengalaman wisatawan masih rendah dan pengeluaran atau spending wisatawan belum optimal.
“Secara kuantitas kita tidak bermasalah. Wisatawan nusantara sudah lebih dari 5 juta dan mancanegara sekitar 170 ribu per September 2025. Tetapi kualitas kunjungan perlu ditingkatkan,” kata Imam.
Ia juga menyinggung fenomena kepadatan wisata saat musim puncak yang memengaruhi kenyamanan warga. “Kita bahkan sempat mendengar imbauan agar masyarakat Jogja tinggal di rumah saat wisatawan membludak. Ini jadi tanda bahwa perlu strategi pemerataan destinasi agar beban tidak hanya di satu titik,” ujar Imam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
