2 hours ago
2
Suasana rapat kerja Pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Dalam rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu yang menyebut anggaran DPR 2026 naik menjadi Rp9,9 triliun. Menurutnya, angka itu tidak tepat karena di dalamnya termasuk anggaran kesekjenan DPR yang diperuntukkan bagi ASN.
“Anggaran DPR tahun 2026 bukan Rp9,9 triliun. Yang benar adalah Rp6,7 triliun. Rp2,2 triliun itu anggarannya kesekjenan DPR. Jadi ASN nggak mau digaji? Mau diambil DPR semua? Tidak,” kata Said di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan, nomenklatur anggaran DPR terbagi dua. Pertama, anggaran kesekjenan sebesar Rp2,2 triliun. Kedua, anggaran DPR yang sebenarnya sebesar Rp6,7 triliun. “Sehingga ketika nyebut Rp9,9, hati-hati ada dua nomenklatur. Nomenklatur pertama tentu kesekjenan Rp2,2 triliun. Nomenklatur kedua baru DPR Rp6,7 triliun,” ujarnya.
Said menegaskan tidak ada kenaikan anggaran DPR 2026. “Tidak ada kenaikan dan justru kami ingin memilah-milah sekarang mana sih yang sungguh-sungguh untuk ASN, kesekjenan. Mana sih yang sungguh-sungguh untuk DPR, tidak anggotanya,” katanya.
Ia menambahkan, transparansi menjadi prinsip utama agar publik tidak salah paham soal penggunaan anggaran. “Iya dong, supaya saya ingin terbuka saja. Bukan kemudian kok paksain defensif? Ngapain? Orang itu bisa diakses publik. Nggak perlulah bersikap defensif,” tutur Said.
