Herry Fahamsyah/Instagram
Harianjogja.com, BANTUL— Rencana pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu pada Januari 2027 mendapat dukungan DPRD Bantul. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diikuti kepastian skema pendanaan agar tambahan belanja pegawai tidak mengganggu kesehatan APBD.
Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, mengatakan pengangkatan P3K penuh waktu merupakan kabar baik bagi tenaga pendidik. Menurut dia, peningkatan status tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap guru yang selama ini menjalankan tugas di sektor pendidikan.
“Kami di DPRD Kabupaten Bantul tentu menyambut hangat kebijakan pengangkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada Januari 2027 mendatang sebagai bentuk apresiasi bagi para tenaga pendidik,” kata Herry, Selasa (25/8/2026).
Meski demikian, DPRD Bantul melihat ada konsekuensi terhadap kemampuan keuangan daerah. Pengangkatan menjadi P3K penuh waktu akan meningkatkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD.
Kemampuan Fiskal Bantul Perlu Dihitung Ulang
Herry meminta Pemkab Bantul segera menghitung ulang kemampuan fiskal daerah sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Menurut dia, perhitungan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tambahan kebutuhan anggaran yang harus disiapkan Pemkab Bantul. Langkah tersebut juga penting agar struktur APBD tetap berada dalam batas yang ditetapkan.
Selain belanja pegawai, pemerintah daerah harus memastikan anggaran pembangunan dan pelayanan publik tetap tersedia.
Herry tidak ingin peningkatan belanja pegawai justru mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Bantul.
“Kami bersama Pemkab harus segera menghitung ulang kemampuan fiskal daerah agar penambahan belanja pegawai ini tidak melanggar batas maksimal, tanpa mengorbankan anggaran pembangunan lainnya,” ungkap dia.
Karena itu, perencanaan anggaran dinilai perlu dilakukan sejak awal. Dengan persiapan tersebut, proses pengangkatan guru P3K penuh waktu diharapkan dapat berjalan tanpa menimbulkan tekanan terhadap APBD.
DPRD Dorong Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Selain menghitung kemampuan fiskal, DPRD Bantul meminta Pemkab aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Koordinasi tersebut terutama diperlukan untuk mendapatkan kepastian mengenai skema pendanaan pengangkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
Herry juga mendorong Pemkab memastikan kemungkinan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut dia, kepastian dukungan dari pemerintah pusat penting untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mendorong Pemkab Bantul untuk aktif berkoordinasi dengan pusat terkait kepastian skema pendanaan atau dukungan DAU,” kata Herry.
Dengan adanya kepastian sumber pendanaan, pemerintah daerah dapat menyusun kebutuhan anggaran secara lebih terukur. Pemkab juga dapat memperhitungkan dampak penambahan belanja pegawai terhadap program lain yang telah direncanakan.
Kesejahteraan Guru dan Kesehatan APBD Harus Seimbang
DPRD Bantul pada prinsipnya mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui pengangkatan P3K penuh waktu.
Namun, dukungan tersebut harus disertai pengelolaan keuangan yang hati-hati. Menurut Herry, peningkatan kesejahteraan guru dan keberlanjutan pembangunan daerah harus berjalan secara beriringan.
“Intinya, kami di Dewan siap dan sangat mendukung kesejahteraan guru, asalkan postur keuangan daerah tetap terjaga sehat dan pelayanan publik berjalan seimbang,” pungkas dia.
Rencana pengangkatan guru P3K penuh waktu pada Januari 2027 dengan demikian menjadi pekerjaan bersama antara Pemkab Bantul, DPRD, dan pemerintah pusat. Selain memastikan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik, kesiapan anggaran menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menekan kemampuan fiskal daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
