Ilustrasi pendidikan vokasi (Freepik)
Harianjogja.com, JOGJA—Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai dapat menjadi salah satu jalan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah dan mulai mengembangkan pendanaan secara mandiri.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B, mengatakan potensi siswa SMK sebenarnya cukup besar untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bisa masuk ke pasar. Namun, keterbatasan anggaran dan fasilitas masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan sekolah vokasi.
“Karena kondisi anggaran saat ini belum sepenuhnya ideal, maka keberadaan BLUD menjadi peluang bagi SMK untuk lebih mandiri dalam mengembangkan pendanaan melalui produk dan layanan yang dimiliki sekolah,” ujar Dwi Wahyu, Senin (25/5/2026).
Oleh karena itu, Ia menilai karya siswa SMK tidak hanya layak secara kualitas, tetapi juga memiliki potensi untuk dikomersialisasikan. Karena itu, skema BLUD dinilai relevan untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan sekaligus memberi ruang praktik nyata bagi siswa.
Selain kemandirian finansial, Dwi juga menekankan pentingnya menghubungkan kemampuan siswa dengan kebutuhan riil pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membuat kompetensi siswa lebih terpakai sekaligus memberikan manfaat langsung bagi layanan publik.
“Anak-anak SMK ini sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kebutuhan pemerintah daerah bisa dikolaborasikan dengan potensi yang mereka miliki,” tambahnya.
Salah satu peluang yang disorot adalah pemanfaatan layanan perbengkelan SMK untuk mendukung perawatan kendaraan dinas pemerintah daerah. Model tersebut dinilai dapat menjadi contoh konkret penerapan kerja sama antara sekolah vokasi dan pemerintah.
Meski demikian, DPRD DIY juga mengakui masih adanya tantangan mendasar, utamanya dalam hal keterbatasan infrastruktur dan peralatan praktik di sejumlah SMK.
Dalam konteks itu, BLUD dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat keberlanjutan pengembangan sekolah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri maupun masyarakat.
Oleh karena itu, Komisi D DPRD DIY berharap agar sinergi antara SMK dan pemerintah daerah tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas lulusan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
