Drama Baru Presiden Korsel Ditangkap, Enggan Diinterogasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Korea Selatan (Korsel) yang baru dimakzulkan parlemen dan ditahan, Yoon Suk Yeol, pada Jumat (17/1/2025) kembali menolak upaya penyidik untuk menginterogasinya atas kegagalannya dalam menerapkan darurat militer bulan lalu. Ini terjadi saat batas waktu penahanannya semakin dekat.

Dikutip AFP, sejauh ini, Yoon masih menolak untuk mengucapkan atau menjawab pertanyaan dari para penyidik. Padahal diketahui, surat perintah penangkapan yang dilaksanakan hari Rabu di kediaman Yoon memungkinkan penyidik untuk menahannya hanya selama 48 jam.

Namun mereka diperkirakan akan mengajukan surat perintah baru pada hari Jumat yang kemungkinan akan memperpanjang penahanannya selama 20 hari. Sehingga memberikan waktu bagi jaksa untuk meresmikan dakwaan terhadapnya.

Pengacara Yoon, Seok Dong Hyeon, mengatakan kepada wartawan bahwa Yoon telah menjelaskan posisinya kepada penyidik. Ia tidak memiliki alasan untuk menjawab pertanyaan mereka.

"Presiden tidak akan hadir di CIO hari ini. Ia telah cukup menyatakan sikap dasarnya kepada penyidik pada hari pertama," katanya.

Saat penangkapan, Yoon sendiri mengatakan bahwa ia telah setuju untuk meninggalkan kompleksnya secara sukarela dan bertemu dengan polisi untuk menghindari pertumpahan darah. Namun ia tidak menerima legalitas penyelidikan tersebut.

Di sisi lain, dalam sebuah unggahan Facebook pada hari Rabu setelah penahanannya, Yoon mengulangi klaim penipuan pemilu. Ia merujuk pada negara-negara 'bermusuhan' yang menyerang negara tersebut, mengacu pada Korea Utara (Korut).

Yoon membuat kondisi politik Korsel dalam kekacauan pada tanggal 3 Desember ketika ia mencoba menerapkan darurat militer. Ia beralasan perlunya memerangi ancaman dari 'elemen anti-negara'.

Namun upayanya hanya bertahan selama enam jam, karena tentara yang ia perintahkan untuk menyerbu parlemen gagal menghentikan anggota parlemen untuk menolak perintah darurat militer itu. Diketahui, parlemen Korsel, Majelis Nasional, dikuasai oleh oposisi Yoon.

Yoon membuat kondisi politik Korsel dalam kekacauan pada tanggal 3 Desember ketika ia mencoba menerapkan darurat militer. Ia beralasan perlunya memerangi ancaman dari 'elemen anti-negara'.

Namun upayanya hanya bertahan selama enam jam, karena tentara yang ia perintahkan untuk menyerbu parlemen gagal menghentikan anggota parlemen untuk menolak perintah darurat militer itu. Diketahui, parlemen Korsel, Majelis Nasional, dikuasai oleh oposisi Yoon.

Dalam minggu-minggu berikutnya, Yoon dimakzulkan oleh parlemen dan juga masuk dalam penahanan otoritas berwenang. Meski sempat gagal menangkapnya, Yoon akhirnya berhasil dibekuk pada Rabu lalu oleh CIO yang dibantu aparat Kepolisian Seoul.

Sementara itu, dalam penyelidikan paralel, Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan menegakkan pemakzulan Yoon. Jika itu terjadi, Yoon akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Selain darurat militer, Yoon sendiri telah menjadi sasaran tekanan dari lawan-lawan politiknya. Hal ini terkait seputar sejumlah skandal korupsi yang berpusat di istrinya, Kim Keon Hee, dengan salah satu dugaan menyebutkan dirinya menerima sebuah suap tas mewah

(sef/sef)

Next Article Korsel Makin Panas, Staf Presiden Resign Massal Usai Darurat Militer