Foto ilustrasi wadah MBG. / Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Gizi Nasional (BGN) menutup dua dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wonosari, Gunungkidul, setelah muncul dugaan keracunan pada siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, total tiga SPPG telah ditutup sementara karena dugaan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dua dapur sehat yang melayani program tersebut adalah SPPG Jeruksari dan SPPG Siraman. Penutupan berlaku mulai Senin (6/10/2025) hingga waktu yang belum ditentukan.
Sebelumnya, penutupan pertama dilakukan terhadap SPPG Pandanan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, pada 27 September 2025.
Komandan Kodim 0730/GK, Letkol Inf Roni Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya turut melakukan pendampingan dalam program MBG di Gunungkidul. Berdasarkan tembusan surat yang diterima, BGN menutup sementara pengoperasian SPPG Jeruksari dan Siraman di Kapanewon Wonosari.
“Tembusan surat kami terima Minggu [5/10/2025], dan penutupan mulai Senin,” kata Roni kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Menurut dia, penutupan tersebut berkaitan erat dengan dugaan kasus keracunan terhadap siswa penerima program. Oleh karena itu, SPPG yang bersangkutan diminta untuk melakukan pembenahan internal, salah satunya dengan mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan Gunungkidul.
“Haus ada pembenahan internal karena persyaratan ini sesuai dengan aturan dari Badan Gizi Nasional. Selain itu, kualitas menu yang disajikan juga harus dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengatakan bahwa SLHS merupakan syarat wajib bagi dapur sehat yang melayani program MBG. Ia menegaskan, proses pengurusan sertifikat dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun.
Menurut dia, di Kabupaten Gunungkidul terdapat 17 SPPG yang sudah beroperasi. Namun, dari jumlah tersebut, baru satu dapur sehat yang memiliki sertifikat SLHS.
“Mulai 7–21 Oktober 2025, kami adakan pelatihan bagi para pemasak. Tujuannya agar mereka mendapatkan sertifikat penjamah makanan,” kata Ismono.
Ismono menambahkan bahwa untuk penerbitan SLHS, Dinas Kesehatan juga akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi dapur sehat. Salah satunya untuk memastikan kebersihan lingkungan tempat produksi.
“Semua SPPG harus mengurus SLHS, dan kami siap mengakomodasi. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan SPPG Pandanan di Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Didik Rubiyanto, mengatakan bahwa dapur sehat di tempatnya belum beroperasi sejak ditutup sementara pada Senin (29/9/2025). Selama tidak beroperasi, pihaknya memperbaiki sanitasi dan mengurus berbagai sertifikat pendukung untuk pengoperasian SPPG.
“Ini kurang sertifikat koki. Misalnya Rabu [8/10/2025] ada pelatihan dan semua sudah clear, maka bisa dioperasikan lagi,” kata Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
