Ekonom Beberkan Opsi Agar APBN RI Tak Jebol di Atas 3%

7 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dinilai harus gerak cepat dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga minyak jika tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol di atas 3%.

Global Markets Economist at Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengungkapkan kenaikan harga minyak yang sangat cepat dalam kurun 4-5 hari ini menjadi warning bagi pemerintah untuk melakukan strategi fiskal.

"Mereka harus mengamankan target defisit di bawah 3%," kata Myrdal kepada CNBC Indonesia, Senin (9/3/2026).

Untuk itu, pemerintah harus melakukan kebijakan prioritas anggaran. Belanja anggaran, menurutnya, harus menyesuaikan kondisi pendapatan negara yang ada saat ini. Kemudian, Myrdal menilai pemerintah bisa melakukan rasionalisasi anggaran, terutama rasionalisasi anggaran untuk subsidi energi.

"Jadi kalau misalkan harga minyaknya naik, ya mau gak mau subsidi energinya juga harus dievaluasi lagi. Apakah mereka akan melakukan tambahan, terutama tambahan alokasi subsidi energi dengan mengorbankan belanja pada pos anggaran yang lain atau malah terus subsidi energinya dinaikan terus asalkan pendapatan negaranya juga naik ya," ujar Myrdal.

Ini akan menjadi pilihan sulit di tengah kondisi saat ini. Namun, kebijakan rasionalisasi mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah. Dia menilai pemerintah bisa mengambil alternatif, yakni dengan memperketat subsidi energi hanya bagi penerima yang tepat.

Akan tetapi kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), jika kenaikan terjadi konsisten dalam sebulan terakhir.

"Jadi ada kemungkinan alternatifnya subsidi energi diberikan hanya yang memang benar-benar tepat sasaran. Jadi ujung-ujungnya ada kemungkinan kenaikan tarif baik itu untuk petralite ataupun juga solar. Tapi itu dilakukan kalau harga minyak konsisten selama 1 bulan ya, minimal 1 bulan aja," kata Myrdal.

"Minimal 1 bulan itu sudah mulai melebihi target dari asumsi APBN di level US$ 70 dolar per barel," lanjutnya.

Jika rata-rata dalam sebulan terakhir harga minyak berada di level US$ 110 dolar per barel dan ditambah rata-rata selama 3 bulan pertama US$ 65 per barel, maka harga minyak sudah berada di atas batasan APBN.

"Dilihat itu berapa gap-nya? Kalau gap-nya misalkan US$ 7 per barel, jadi harga minyaknya misalkan rata-ratanya US$ 77 per barel. Ya pemerintah ada potensi untuk menaikkan BBM 10%, BBM itu Pertalite ataupun solar," katanya.

Kemudian, kalau harga minyak naik lagi 10% jadi US$ 84 dolar per barel, Myrdal menghitung ada kemungkinan naik harga solar dan juga Pertalite itu 20% dari harga BBM Pertalite dan solar yang saat ini.

"Kalau rata-rata yang naik jadi US$ 91 per barel karena naik lagi berarti kan ada gap 30% dari level saat ini untuk BBM US$ 70 per barel," paparnya.

Begitu seterusnya, kalau harga minyak naik lagi jadi US$ 115 per barel rata-ratanya, maka kenaikan harga Pertalite dan solar bisa jadi 60%. Namun, Myrdal menuturkan kenaikan ini tidak bisa dihindari.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|