Ekonom Wanti-Wanti Pemangkasan APBN 2025 Jangan Salah Strategi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi belanja anggaran hingga Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Efisiensi ini ditarik dari anggaran kementerian dan lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama menjelaskan efisiensi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi RI jika digunakan untuk belanja produktif. Maka dari itu, diperlukan strategi yang benar untuk mencapai cita-cita pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029.

"Efisiensi ini dilakukan harapannya realokasi anggaran itu ke belanja produktif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak produktif justru mendorong perlambatan," ujar Riza dalam konferensi pers Kamis (6/2/2024).

Secara rinci, dia menjelaskan saat ini pemerintah memiliki berbagai program yang harus direalisasikan, termasuk program-program bawaan dari periode sebelumnya.

Salah satu tantangan yang muncul adalah potensi penerimaan perpajakan yang hilang sebesar Rp3,5 triliun, sementara insentif yang diberikan melalui APBN tetap berjalan. Pemerintah telah mengalokasikan dana insentif sebesar Rp 265,6 triliun dari APBN yang sudah ketat, sementara kebutuhan anggaran pemerintahan terus meningkat.

Di sisi lain, pemerintah juga diberatkan oleh beberapa kementerian yang meminta tambahan anggaran di tahun 2025. Adapun total tambahan diperkirakan akan mencapai Rp 5,1 triliun.

Tidak sampai di situ, Riza mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengatakan bahwa dana sebesar Rp 71 triliun tidak cukup untuk mencakup kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada dan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 100 triliun.

"Berarti dari ketiga tambahan dana di atas dibutuhkan sekitar Rp 370 triliun, sementara efisiensi itu hanya Rp 306 triliun," ujarnya.

Kalau dipakai untuk ketiga ini, Riza mengatakan efisiensi anggaran dapat mendorong pertumbuhan. "Misalnya dalam insentif PPN 12% ini kan ada sektor perumahan saya harap ini dapat disambut insentif ini sehingga mendorong sektor properti," ujarnya.

Selain itu, efisiensi anggaran juga perlu mempertimbangkan belanja kementerian agar lebih produktif. Kementerian-kementerian diharapkan mampu menggunakan anggaran ini untuk kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan tidak mengorbankan UMKM.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan merangkul pengusaha kecil dan UMKM agar mereka tetap berdaya dan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

"Disini saya harap kalau dialokasikan ke tambahan dana Kementerian-Kementerian juga untuk hal-hal yang lebih produktif belanjanya. MBG juga harus bisa merangkul pengusaha kecil seperti UMKM agar perekonomian bisa berputar," ujarnya.

(haa/haa)

Next Article Hashim Ungkap Kecemasan Besar Prabowo, Datanya Mengerikan!