Ekspor Industri Manufaktur Naik di Tengah Isu Maraknya PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Kinerja ekspor industri pengolahan atau industri manufaktur di Indonesia mengalami kenaikan per Februari 2025, di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) para buruh atau kelas pekerja di Tanah Air.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai ekspor industri manufaktur per Februari 2025 senilai US$ 17,65 miliar atau naik 29,56% dibanding bulan yang sama pada tahun lalu, dan dibanding Januari 2025 naik 3,17%.

"Komoditas yang mendorong kenaikan ekspor sektor industri pengolahan pada Februari 2025 secara month to month adalah minyak kelapa sawit meningkat 47,57%, mesin untuk keperluan umum yang meningkat 105%, dan juga barang perhiasan atau barang berharga yang meningkat 14,83%," kata Amalia saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Amalia mengatakan, bila dikaitkan dengan permasalahan tenaga kerja di sektor industri itu, perlu dikaitkan dengan data-data yang tercakup di dalam Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas.

Namun, untuk data terbaru Sakernas per Februari 2025, menurutnya masih dalam tahap pengolahan, sehingga belum bisa disandingkan untuk menjelaskan penyebab masih maraknya PHK di tengah kinerja ekspor industri manufaktur yang masih terus meningkat.

"Ini perlu kita sandingkan dengan data Sakernas yang sekarang masih diolah karena datanya harus kita lihat dulu secara lebih tepat, karena Februari ini kan BPS melakukan survei ketenagakerjaan nasional dan saat ini datanya masih dalam proses pengolahan," tegas Amalia.

Sebagai informasi, Partai Buruh dan KSPI mencatat sedikitnya 60 ribu buruh telah mengalami PHK dari 50 perusahaan. Bahkan, dalam dua bulan pertama tahun 2025 saja, jumlah buruh yang terkena PHK terus meningkat secara signifikan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan berbagai faktor menyebabkan PHK.

"Mulai dari perusahaan yang dinyatakan pailit, kebijakan efisiensi dan pengurangan karyawan, hingga relokasi pabrik ke negara lain seperti China dan Jepang," ungkap Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun dari daerah KSPI dan Partai Buruh se-Jawa, ada 37 perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa kepastian untuk mendapatkan pesangon dan THR nya. Termasuk laporan dari buruh Sritex yang mengadu ke Posko KSPI dan Partai Buruh di Sukoharjo yang mengatakan, puluhan ribu buruh Sritex bisa dipastikan tidak mendapatkan THR sampai dengan H-7 lebaran.

"Jadi, janji manis pemerintah, dalam hal ini Menaker yang mengatakan akan membayar THR buruh Sritex sebelum H-7 adalah patut diduga sebuah kebohongan publik, karena bertolak belakang dengan laporan pengaduan lebih dari 30 orang buruh Sritex ke Posko KSPI dan Partai Buruh yang lokasinya di depan pabrik Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah," menurut keterangan resmi Partai Buruh.

Ada 37 perusahaan yang sudah melakukan PHK dalam bulan Januari - Februari 2025 dengan jumlah 44.069 buruh yang tidak dibayar pesangon dan THR-nya oleh pengusaha tersebut.

Masih ada data dari 13 perusahaan lainnya dengan jumlah buruh ter-PHK sekitar 16 ribu orang (Januari - Februari 2025) sedang diverifikasi ulang oleh Posko KSPI dan Partai Buruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Kepri, dan Sumatera Utara. Sektor industri yang mengalami PHK besar-besaran di 13 perusahaan lainnya tersebut meliputi sektor industri kelapa sawit, tekstil garmen sepatu, elektronik, industri jasa dan perdagangan (startup dan industri retail seperti KFC), dan industri otomotif truk/dump truck.

"16 ribuan orang lagi termasuk PHK KFC sedang diverifikasi di lapangan," ucapnya.

(arj/haa)

Next Article Video: Bos Toyota Kasih Bocoran Efek PPN 12%, Industri Bisa Kiamat?