Elon Musk Diserbu PNS Amerika, Ramai-ramai Teriak Hacker

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok PNS federal kompak melawan pemerintahan Trump karena dinilai membocorkan data-data mereka ke Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk.

Kelompok itu menyebutnya sebagai pembobolan data terbesar dan pelanggaran keamanan teknologi informasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

Kelompok PNS tersebut terdiri dari Departemen Angkatan Laut, Biro Penjara, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Pertanian, dan Badan Pembangunan Internasional AS.

Kelompok itu mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang pengungkapan tersebut melalui pemberitaan media.

Sejak dilantik 3 minggu lalu, Trump menargetkan beberapa lembaga federal dalam upaya untuk efisiensi. Trump menunjuk miliarder Elon Musk sebagai "pegawai pemerintah khusus" untuk mendapatkan akses tanpa batas di USAID, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Konsumen.

Para pegawai federal dalam tuntutan class action menyebut agen DOGE sebagai peretas yang mendapatkan akses tidak sah ke informasi mereka, termasuk nama, alamat, nomor Jaminan Sosial, nomor paspor, rekam medis, dan informasi keuangan para PNS federal.

"Pengungkapan yang melanggar hukum ini telah - dan akan terus memiliki - efek merusak pada pekerja federal yang merugikan mereka. Termasuk pada kerusakan aktual, kerentanan yang sedang berlangsung terhadap peretasan lebih lanjut, serangan dunia maya, aktivitas penipuan, pencurian yang sebenarnya, dan gangguan mental yang sedang berlangsung," kata kelompok tersebut.

Sejak 20 Januari, Musk dan agen-agen DOGE-nya, telah mendapatkan akses ke sistem sensitif di Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

Informasi tersebut termasuk sistem yang berada di Biro Layanan Fiskal yang mengontrol aliran lebih dari US$6 triliun setiap tahun melalui tunjangan Jaminan Sosial dan Medicare, gaji pegawai federal, pengembalian pajak, dan ribuan fungsi lainnya.

Para agen juga dapat memperoleh akses ke data pekerja yang sensitif dan informasi rahasia dagang di Departemen Tenaga Kerja dan ke semua sistem komputer di badan perlindungan konsumen, yang mengatur perusahaan-perusahaan di Lembah Silikon seperti X, yang dimiliki oleh Musk, yang dulunya bernama Twitter.

(fab/fab)

Next Article Elon Musk Pimpin DOGE Ditunjuk Donald Trump, Begini Tugas Lengkapnya