2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jamaah haji Indonesia menjadi prioritas utama di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan haji akan berlandaskan pada perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia.
Menurut Dahnil, arahan tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memastikan keamanan jamaah yang akan menunaikan ibadah haji.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil," ujar Dahnil dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah yang dinilai sangat dinamis. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan secara matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” ucap Dahnil.
Sebagai bagian dari langkah antisipatif, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tengah menyiapkan sejumlah skenario dan strategi mitigasi risiko guna menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji.
Seluruh skenario tersebut, lanjut Dahnil, nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan pemerintah.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama DPR,” katanya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan dalam waktu dekat. Imbauan tersebut sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
“Untuk jamaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” jelas Dahnil.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis mitigasi risiko, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berlangsung aman, tertib, serta memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh jamaah Indonesia.
