Gerak Cepat Pemerintah Semua Orang RI Bisa Beli Rumah, Termasuk MBR

12 hours ago 1

CNBC Indonesia News Foto News

FOTO

CNBC Indonesia/Muhammad Sabki, CNBC Indonesia

14 January 2025 12:25

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemerintah tengah mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dalam mendukung hal tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menggencarkan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) membidik penyaluran kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal bisa mencapai 20% pada tahun 2025. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dalam regulasi baru ini, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8.000.000 untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp 4.000.000 dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp 7.000.000. Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pekerja beraktivitas pada salah satu proyek pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Mengutip situs resmi Kemenkeu,  FLPP adalah program intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah keterjangkauan dan akses khususnya bagi MBR yang memiliki kapasitas keuangan yang terbatas. Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)


Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|