Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Kamis (11/12/2025)./Bisnis Indonesia-Himawan L.Nugraha\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan kabinet bayangan yang digagas koalisi masyarakat sipil lintas sektor. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik yang patut dihormati dalam sistem demokrasi.
Gibran menegaskan dirinya menghargai setiap hasil survei, kajian, dan analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga kredibel. Ia juga menghormati berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Ia menambahkan bahwa dalam negara demokrasi yang sehat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Menurut Gibran, masukan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.
“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ia berpandangan keterbukaan terhadap pengawasan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada masa mendatang.
“Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” pungkasnya.
Berdasarkan penjelasan di laman resmi kabinetbayangan.id, Kabinet Bayangan dibentuk sebagai platform masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah sekaligus memproduksi alternatif kebijakan berbasis riset.
Inisiatif tersebut digagas oleh koalisi masyarakat sipil lintas sektor yang dipanitiai oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Ahmad Jilul Qur'ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia.
Koalisi tersebut berpandangan bahwa mekanisme checks and balances dalam sistem politik saat ini mengalami pelemahan karena sebagian besar partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan. Kondisi tersebut dinilai menciptakan ruang kosong dalam fungsi pengawasan yang selama ini lazim dijalankan oleh oposisi politik.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M Qodari, juga merespons pembentukan Kabinet Bayangan yang diposisikan sebagai mitra kritik bagi Kabinet Merah Putih.
Qodari menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan maupun melarang pembentukan kabinet bayangan yang diisi kalangan akademisi, pegiat, hingga profesional.
Ia berharap berbagai kritik dan saran terhadap kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto disampaikan dengan data yang akurat dan terukur.
"Kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti dia [jajaran kabinet bayangan menyampaikan saran dan masuk bagi pemerintah] pakai data," ungkap Qodari usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Qodari juga berharap jajaran kabinet bayangan dapat mengapresiasi kebijakan yang telah ditempuh pemerintah. Ia mencontohkan pembangunan dan kehadiran Sekolah Rakyat untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
