2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa harga LPG subsidi 3 kilogram tidak pernah mengalami perubahan. Khususnya sejak program konversi minyak tanah ke LPG digulirkan pada 2007.
Adapun, program konversi tersebut mulai dijalankan pada era pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Hingga kini, harga LPG bersubsidi tetap dipertahankan, meskipun beban anggaran negara terus meningkat.
"Itu di zamannya Pak SBY (Presiden) dan Pak JK (Wapres) di periode pertama tuh. Tahu nggak? Itu harga LPG subsidinya sejak pertama kali sampai sekarang nggak pernah kita ubah-ubah," kata Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (5/4/2026).
Ia lantas membeberkan bahwa Indonesia saat ini harus mengeluarkan devisa sekitar Rp137 triliun per tahun untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun merupakan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah.
"Sekarang kita belanja LPG per tahun devisa kita keluar 137 triliun rupiah. Dari 137 triliun rupiah itu yang disubsidi oleh negara Rp 80 sampai Rp 87 triliun rupiah per tahun bos. Jangan tepuk tangan ini sedih bagi saya," katanya.
Dari sisi kebutuhan, konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri masih terbatas.
Adapun, dengan kapasitas terpasang 1,9 juta ton, realisasi produksi maksimal hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya.
"Nah kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta maksimum. Jadi kita impor 7 juta ton per tahun," katanya.
Bahlil menjelaskan, tingginya impor LPG bukan karena kekurangan gas, melainkan perbedaan jenis kandungan gas. LPG berasal dari komponen propana (C3) dan butana (C4), sementara sebagian besar gas alam Indonesia didominasi metana (C1) dan etana (C2).
"Dari situ saya putar otak lagi. Tapi tantangannya besar lho. Kita pertama mau merubah lewat DME sejak saya jadi menteri investasi udah mau bikin ini DME. Tapi hantunya banyak yang menentang ini," kata Bahlil.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
