2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - YouTube ikut angkat bicara soal wacana sertifikasi para creator yang dicanangkan oleh pemerintah China. Country Director Google Indonesia, Veronica Utami menganggap menarik dan bisa jadi sesuatu yang baik.
Sebab tak pernah terpikirkan 13 tahun lalu saat pertama kali YouTube diluncurkan di Indonesia, profesi pembuat konten bakal ada sertifikasi sama seperti profesi lainnya.
"I think it's a good thing, berarti kan artinya namanya profesi content creator dianggap sesuatu yang serius. Mungkin nggak kebayang ya, 13 tahun yang lalu bahwa profesi konten creator akan ada sertifikasinya, sama kayak sertifikasi financial planner gitu kan. Luar biasa lho, bisa sampai ke tahap ini," kata Veronica dalam Press Briefing YouTube Festival, Rabu (5/11/2025).
Dia juga mengatakan siapapun yang jadi pembuat konten memiliki standarisasi atau kemampunan minimal. Termasuk memastikan bentuk apapun dari peningkatan skill adalah sesuatu hal yang positif.
Namun masih perlu dijajaki lebih lanjut soal wacana tersebut. Misalnya pihak yang melakukan sertifikasi dan keterlibatan platform sejauh apa.
"Tapi, saya sih mendengar itu, wah menarik gitu, menarik sekali. Perlu digali lebih dalam lah, kita perlu untuk ngobrol intinya, karena kan juga namanya konten creator juga macam-macam ya, platform juga macam-macam gitu," ujarnya.
Communications Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan mengatakan YouTube juga secara proaktif telah membuat standarisasi. Terdapat program YouTube Partner Program atau YPP untuk penanda sertifikasi para kreator, yang juga akan membuka kesempatan lainnya seperti Channel Membership hingga YouTube Shopping.
"Proaktif keduanya adalah meningkatkan atau meng-update community guidelines, yang kita tegakkan lumayan, saya bisa bilang, lumayan strict, lumayan tegas.Karena nggak cuman sebanyak yang dijabarkan di community guidelines, ada standarisasinya sendiri, yang sama seluruh dunia dan ditegakkannya selama seluruh dunia, tapi juga kami update berdasarkan perilaku masyarakat yang terus berkembang saat ini," kata Feli.
Terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan akan mengkajinya lebih dulu. Karena informasinya masih baru dan perlu dibahas lagi.
"Karena informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Dan ini menarik, ya kami ada WA (?) dulu, kami lagi bahas gimana ini isu ini, ada negara sudah mengeluarkan pembicaraan baru ini gitu ya, nah kami masih kaji," jelas Boni.
Aturan Baru China: Influencer Harus Bersertifikasi
Belum lama ini, China mengesahkan aturan baru mewajibkan influencer untuk memiliki gelar sarjana, pelatihan yang diakui, lisensi, atau sertifikasi. Aturan itu diwajibkan untuk mereka yang akan membahas konten terkait keuangan, kesehatan, kedokteran, hukum atau pendidikan.
Influencer di platform utama seperti Douyin (TikTok versi China), Weibo dan Bilibili termasuk dalam lingkup utama. Pihak platform juga perlu memastikan konten memasukan kutipan dan penyangkalan yang tepat dalam kontennya.
Aturan itu bertujuan mengurangi misinfirmasi secara online, misalnya konten menyesatkan dan nasihat berbahaya.
Bukan hanya kewajiban sertifikasi, Administrasi Ruang Siber China (CAC) juga melarang iklan produk dan layanan medis. Tujuannya adalah memastikan tidak ada promosi terselubung sebagai konten edukasi.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cara Baru Panen Uang di YouTube, Semua Orang Bisa Lakukan
