Heboh LPG 3 Kg Sampai Istana, Begini Titah Lengkap Prabowo ke Bahlil

Jakarta, CNBC Indonesia - Penataan penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menjadi isu hangat beberapa hari ini. Ramainya isu ini dipicu larangan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer per 1 Februari 2025.

Kurangnya sosialisasi atas kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran warga atas ketersediaan LPG bersubsidi tersebut. Imbasnya, antrean panjang di agen maupun pangkalan resmi LPG Pertamina mulai terlihat sejak Sabtu, 1 Februari 2025 lalu.

Kondisi ini pun terpantau sampai Istana Negara. Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer LPG 3 kg, sepanjang status pengecer tersebut sudah berubah menjadi sub-pangkalan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan lagi pengecer penjual LPG 3 Kg.

Dasco mengungkapkan, pengaktifan tersebut sambil menunggu para pengecer yang akan ditertibkan dengan diproses untuk menjadi sub pangkalan resmi.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," tulis dia dikutip dari akun X, Rabu (5/2/2025).

Ia pun menekankan pentingnya mengatur pengecer sebagai agen sub pangkalan agar harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal. "Kemudian memproses administrasi dan lain lain. Agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," kata dia.

Di lain sisi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku dirinya juga sudah mendapatkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka kembali pengecer menjual LPG 3 Kg itu.

"Atas perintah Bapak Presiden, saya baru di telepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan," beber Bahlil saat sidak pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, dikutip Rabu (5/2/2025).

Dalam arahannya, kata Bahlil, Pertama, Presiden Prabowo meminta pengguna LPG 3 kg harus tepat sasaran dan harganya harus terjangkau.

"Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi," tandas Bahlil.

Pada Selasa (4/2/2025) siang, Bahlil kembali dipanggil oleh Prabowo ke Istana Kepresidenan. Bahlil pun merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait kebijakan gas LPG 3 kg.

"Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil audit dari BPK," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2024).

Namun, lanjut Bahlil, terjadinya kericuhan ditingkat masyarakat disebabkan adanya penyalahgunaan dari oknum-oknum pengecer. Hingga terjadinya permasalahan saat ini.

"Tapi udah lah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kamai Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan perintah. Dan bapak presiden wajib-wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," katanya.

(pgr/pgr)

Next Article Video: Meski Lewati Kuota, Pemerintah Tak Batasi Pembelian LPG 3 Kg