Heboh Pengecer LPG 3 Kg Dihapus, JK Sarankan Ini ke Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) turut menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan hebohnya penataan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. Hal itu disampaikan JK pada saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Turut hadir dalam pertemuan antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Bahlil mengatakan, diskusi yang berlangsung membahas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga tentang perekonomian Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ia juga mengatakan dalam diskusi juga disinggung mengenai kebijakan subsidi LPG 3 kilogram.

"Pak JK ngomong tentang LPG. Bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun periode pertama dan sampai sekarang subsidinya belum ada perubahan. Setelah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan," kata Bahlil, saat memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana, dikutip Rabu (5/2/2025).

Menurut dia, JK bercerita, saat itu nilai kurs Rupiah terhadap dolar AS masih Rp 8.000. Sedangkan saat ini sudah berada di level Rp 16.000. Artinya, lanjut Bahlil, subsidi yang diberikan semakin membesar dengan nilai saat ini Rp 87 triliun. Padahal pemerintah mau memberikan harga semurah-murahnya kepada masyarakat yang tidak mampu.

Belum lagi permasalahan di lapangan dimana harga beli di tingkat masyarakat juga di atas harga yang ditentukan pemerintah. Dari hitungannya, masyarakat seharusnya hanya membayar di kisaran Rp 18.000 - Rp 20.000 untuk gas LPG 3 kg, hanya saja dari permasalahan bulan lalu harga beli masyarakat mencapai Rp 30.000.

"Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi, niat pemerintah itu betul-betul terjadi di masyarakat. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini," ujar Bahlil.

Dari perhitungannya, setidaknya ada Rp 26 triliun nilai subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sehingga diperlukan perbaikan tata kelola seperti menjadikan pengecer menjadi sub-pangkalan resmi supaya harga bisa dipantau langsung oleh Pertamina. "Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting, penataan itu penting," katanya.

Terpisah, Amran mengungkapkan, dalam kunjungan itu JK juga memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan di masa lalu.

"Bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," ujar Amran, saat memberikan keterangan pers.

(pgr/pgr)

Next Article Bukan Rp20.000 per Tabung, Segini Harga Sebenarnya LPG 3 Kg