Pekerja menata tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) di salah satu agen LPG di Jakarta, belum lama ini. Bisnis - Suselo Jati
Harianjogja.com, BANTUL— Kelangkaan LPG ukuran besar mulai dirasakan sektor perhotelan di Kabupaten Bantul, memaksa pelaku usaha beralih ke tabung berkapasitas lebih kecil demi menjaga operasional tetap berjalan.
Dalam sepekan terakhir, hotel dan restoran kesulitan mendapatkan pasokan LPG non-subsidi ukuran 50 kilogram hingga 75 kilogram. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada efisiensi biaya dan kelancaran layanan.
Ketua PHRI Bantul, Yohanes Hendra Dwi Utomo, mengatakan kelangkaan lebih terasa pada ketersediaan barang di lapangan, bukan semata kenaikan harga.
“Kalau gas, pengaruhnya lebih ke kelangkaannya. Saya mencari untuk yang 75 kg atau 50 kg itu sangat sulit sekarang,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Keterbatasan pasokan membuat sejumlah hotel terpaksa menggunakan LPG ukuran 12 kilogram sebagai solusi sementara. Meski lebih mudah didapat, penggunaan tabung kecil dinilai tidak efisien untuk kebutuhan operasional skala besar.
“Sekitar seminggu ini kami beralih ke gas 12 kg. Sebelumnya pakai 75 kg, tapi karena stoknya sulit didapat, ya sementara pakai yang tersedia,” katanya.
Upaya pencarian pasokan terus dilakukan ke berbagai agen, namun hingga kini LPG ukuran besar masih sulit diperoleh. Hendra mengaku belum dapat memastikan penyebab pasti kelangkaan tersebut.
Ia menyebut, kemungkinan faktor global seperti konflik di Timur Tengah maupun persoalan distribusi dalam negeri masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Apakah ini pengaruh dari perang di Timur Tengah atau tidak, tentunya belum bisa dijadikan patokan. Karena baru terjadi saat ini. Kita masih coba cari tahu,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan kondisi LPG di Bantul secara umum masih aman. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Bantul, Prapta Nugraha, menyatakan stok LPG bersubsidi maupun non-subsidi masih terkendali berdasarkan pemantauan terbaru.
“Berdasarkan pantauan bidang sarana perdagangan kemarin, posisi masih aman,” katanya.
Meski demikian, potensi pergeseran konsumsi dari LPG non-subsidi ke tabung 3 kilogram tetap menjadi perhatian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berisiko memicu tekanan pada pasokan gas subsidi di masyarakat.
Untuk saat ini, Pemkab Bantul belum berencana mengajukan tambahan kuota LPG. Pengajuan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
“Kita mengajukan penambahan berdasarkan kondisi ketersediaan di lapangan. Untuk minggu ini belum rencana mengajukan,” ujarnya.
Pemantauan distribusi dan kebutuhan LPG akan terus dilakukan guna mengantisipasi dampak lanjutan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelaku usaha dan ketersediaan bagi masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan yang lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
