3 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Indonesia menyambut baik Deklarasi New York mengenai solusi dua negara yang disetujui oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini menekankan pentingnya dukungan PBB dalam memperluas pengakuan global terhadap Palestina. Hal ini diungkapkan oleh Vahd Nabyl A. Mulachela, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam pernyataan tertulisnya pada hari Senin.
Mulachela menegaskan bahwa bagi Indonesia, pengakuan global sangat penting untuk memberikan posisi yang setara bagi Palestina dalam proses perdamaian. Indonesia mendukung semua langkah yang diambil di tingkat PBB untuk memperkuat pengakuan Palestina oleh negara-negara, termasuk dengan mendukung Deklarasi New York yang telah mendapat persetujuan internasional.
Lebih lanjut, Indonesia akan terus meningkatkan koordinasinya dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk menggalang dukungan bagi tujuan nasional Palestina dan realisasi gencatan senjata di Jalur Gaza. Mulachela juga menyoroti posisi bersama Indonesia dengan negara-negara Islam selama KTT luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Agustus lalu, yang menolak rencana Zionis Israel untuk secara permanen menduduki wilayah Palestina dan mencaplok Jalur Gaza.
Indonesia juga berkomitmen memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza, termasuk mengevakuasi korban luka dari daerah tersebut untuk perawatan darurat jika diminta oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pada 12 September, Majelis Umum PBB menyetujui rancangan resolusi yang mendukung Deklarasi New York tentang penerapan solusi dua negara dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka. Resolusi ini didukung oleh 142 negara, sementara 10 negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat, menolak, dan 12 lainnya abstain.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang turut mensponsori resolusi bersama Arab Saudi, menyatakan bahwa hasil pemungutan suara untuk Deklarasi New York bersifat bersejarah, dengan mayoritas negara anggota PBB mendukungnya. Deklarasi ini mencakup peta jalan komprehensif untuk mencapai gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Zionis. Menurut deklarasi, Gaza dan Tepi Barat akan disatukan di bawah Otoritas Palestina melalui pemerintahan sementara.
Dokumen PBB tersebut merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan menjamin keamanan. Melalui deklarasi tersebut, negara-negara anggota PBB juga menyerukan akses penuh untuk bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, dan pendanaan untuk UNRWA.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
