Workshop bertajuk Jaga Aset, Jaga Bisnis: Asuransi Properti di Tengah Risiko secara daring, Kamis (2/1 - 2025).
JOGJA—Indonesia secara geografis berada di wilayah ring of fire, menjadikannya salah satu negara dengan risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2024, ada 1.889 bencana yang terjadi. Sebanyak 98,8% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran, sementara sisanya 1,2% berupa bencana geologi seperti gempa bumi.
Bencana alam mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Misalnya, bencana banjir di Jabodetabek pada Maret 2025 kerugiannya mencapai Rp1,96 triliun. Berkaca pada kejadian gempa tahun 2009 di Sumatera Barat, kerugiannya mencapai Rp21,6 triliun, dan gempa di Yogyakarta tahun 2006 kerugiannya mencapai Rp29,1 triliun. Meski banyak kejadian bencana dengan kerugian fantastis, hingga kini jumlah aset yang diasuransikan masih sangat minim.
Director & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, mengatakan literasi asuransi di Indonesia masih di bawah 50%. Pada semester I 2025, premi asuransi umum tumbuh 5,8% dengan asuransi properti tumbuh 8,1%. Namun penetrasi asuransi di Indonesia baru mencapai 2,72%.
Kemudian dari 60 juta UMKM, 53% di antaranya tidak memiliki mitigasi risiko. Padahal UMKM punya kontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61%. Menurutnya, asuransi merupakan suatu kebutuhan. Perlu ada perubahan persepsi tentang asuransi, dari suatu beban menjadi suatu rencana mitigasi risiko.
"Manfaat asuransi sangat luas, bisa dimanfaatkan UMKM. Juga memberikan pemahaman biaya premi dan mitigasi risiko adalah sesuatu yang bisa dikelola dan direncanakan," ucapnya dalam workshop bertajuk Jaga Aset, Jaga Bisnis: Asuransi Properti di Tengah Risiko secara daring, Kamis (2/10/2025).
Ia mendukung rencana penerapan asuransi wajib bencana dengan pertimbangan besarnya risiko bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Ini bisa menjadi langkah strategis menuju Indonesia tangguh bencana.
Menurutnya, pada dasarnya kebijakan ini positif karena akan memberikan perlindungan finansial yang merata kepada masyarakat, meski tingkat literasinya masih rendah. Ini juga bisa mengurangi beban fiskal pemerintah setelah dialihkan ke asuransi.
"Asuransi wajib akan diikuti standar bangunan, tata ruang, dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada risiko," jelasnya.
Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Dr. Ruben Damanik, menyampaikan sejak 1963–2023 banyak peristiwa gempa bumi terjadi di Indonesia. Mulai dari ujung timur Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Nias, Padang, Lampung, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Ambon, Sulawesi, Halmahera, hingga Papua.
BACA JUGA: BPN DIY Pastikan Ganti Rugi Tol Solo-Jogja Sesuai Aturan
Sebagian besar berada di lokasi pertemuan empat lempeng, yakni Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Laut Filipina. Sehingga bisa diprediksi wilayah-wilayah yang berpotensi gempa di masa depan.
"Gempa bumi adalah kejadian pasti, yang menjadi diskusi adalah waktunya kapan. Bahkan di Kalimantan ada beberapa wilayah yang relatif mengalami gempa," ucapnya.
Ia menjelaskan, dari beberapa kejadian gempa, maka prinsip pengelolaan risiko perlu ditanamkan. Tidak bisa mengandalkan data historis, harus menggunakan pendekatan konservatif agar mitigasi bisa dilakukan.
Lebih lanjut, dia mengatakan gempa yang terjadi di Bekasi dan Karawang pada Agustus 2025 lalu dengan magnitudo 4,7 menandakan Indonesia tidak bebas dari kejadian gempa. Peristiwa itu berdampak pada bangunan yang secara struktur tidak tahan gempa.
Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan apakah di wilayah Jakarta dan sekitarnya memiliki sumber gempa, dan apakah kejadian serupa akan berulang kembali. "Memahami risiko gempa perlu detail, mulai dari mekanisme sumber dan potensi ke depan," lanjutnya. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
