15 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI turut menanggapi fatwa yang dibuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pajak Berkeadilan. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayato, fatwa MUI itu menyoroti jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.
“Sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan). Itu di (pemerintah) daerah,” ujar Bimo Wijayato saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Atas objek pajak tersebut, lanjut dia, regulasi yang ada telah menetapkan bahwa wewenangnya dikelola oleh pemerintah daerah (pemda). Hal itu termasuk soal kebijakan, tarif, penaikan dasar, hingga pengenaan tarif pajak.
Adapun objek PBB yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI berkisar pada sektor kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Bagaimanapun, tegas Bimo, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada MUI dalam waktu dekat.
“Kami juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya. Jadi, nanti coba kami tabayyun (mencari kejelasan) dengan MUI,” kata dia.
Sebelumnya, MUI menetapkan fatwa untuk pajak yang berkeadilan, sebagai respons tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat.
Ketua Bidang Fatwa MUI KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang dapat digunakan untuk produktivitas dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier.
"Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ucap Kiai Asrorun dalam Munas XI MUI, di Jakarta, Ahad (23/11/2025).
Hal itu, katanya pula, karena pada hakikatnya, pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.
sumber : Antara
