Menteri Keuangan Purbaya. / Antara
Harianjogja.com, JAKARTA — Isu mengenai kondisi kesehatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut-sebut dirawat di rumah sakit ramai beredar di media sosial. Namun, pemerintah memastikan belum ada informasi resmi yang membenarkan kabar tersebut.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung merespons santai isu tersebut. Ia menyebut belum mengetahui secara pasti kabar yang beredar, namun meyakini kondisi Menteri Keuangan dalam keadaan baik.
“Insyaallah sehat. Kita doakan saja,” ujar Juda usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Di tengah kabar tersebut, Juda juga memastikan agenda konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar sesuai jadwal terbaru, yakni Rabu (6/5/2026). Sebelumnya, agenda rutin Kementerian Keuangan itu sempat ditunda dari jadwal awal pada 29 April 2026.
Penundaan dilakukan bukan karena faktor kesehatan pejabat, melainkan untuk menunggu rilis data ekonomi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 dijadwalkan diumumkan pada Selasa (5/5/2026), sehingga pemerintah dapat menyampaikan gambaran fiskal secara lebih komprehensif.
“Supaya datanya lengkap dan utuh, kita tunggu rilis dari BPS dulu,” kata Juda.
Sebelumnya, Purbaya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada 24 April 2026. Ia mengaku mengalami gangguan pada bagian pinggang yang cukup mengganggu aktivitasnya.
Bahkan, untuk meredakan rasa sakit, ia harus menjalani suntikan di beberapa titik. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga terlihat kesulitan berdiri dari kursi dan harus dibantu oleh rekan serta ajudannya saat berjalan.
Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang menyebutkan bahwa kondisi tersebut mengharuskan dirinya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Hingga kini, aktivitas kementerian tetap berjalan normal, termasuk persiapan penyampaian laporan APBN KiTa yang menjadi salah satu indikator penting kondisi fiskal nasional.
Sebagai informasi, APBN KiTa merupakan laporan bulanan yang memuat perkembangan realisasi anggaran negara, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini menjadi acuan penting bagi pelaku pasar dan publik untuk membaca arah kebijakan fiskal pemerintah.
Di tengah dinamika informasi yang berkembang di media sosial, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi. Transparansi informasi resmi tetap menjadi rujukan utama dalam mengetahui kondisi pejabat negara maupun kebijakan pemerintah.
Dengan jadwal konferensi pers yang kembali dipastikan, publik diharapkan segera mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi Indonesia sekaligus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
