4 hours ago
8
Jusuf Kalla.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi sebagai langkah strategis menekan defisit anggaran dan laju utang negara.
Menurut dia, kebijakan harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebihan di masyarakat.
“Kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung berhemat. Penggunaan BBM akan terus meningkat dan pada akhirnya membebani anggaran negara,” kata Kalla dalam konferensi pers di kediamannya, Ahad (5/4/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan subsidi pada praktiknya akan berdampak pada kenaikan harga energi. Namun, kebijakan tersebut dinilai lazim dilakukan di banyak negara sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal.
“Untuk mengurangi defisit dan utang, salah satu caranya adalah mengurangi subsidi. Artinya harga naik, dan itu dilakukan di banyak negara,” ujarnya.
Kalla mengakui, kebijakan tersebut berpotensi memicu penolakan publik dalam jangka pendek. Namun, ia meyakini jika dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima karena manfaat jangka panjangnya lebih besar.
Ia juga menilai, kelompok masyarakat yang paling banyak mengonsumsi bahan bakar justru berasal dari kalangan mampu. “Yang paling banyak memakai BBM itu yang punya mobil. Kalau harga naik 20–30 persen, bagi mereka sebenarnya tidak terlalu berdampak,” katanya.
Selain itu, Kalla menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang, ketimbang membatasi aktivitas melalui kebijakan seperti work from home (WFH). Menurut dia, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi lebih efektif jika diimbangi dengan ketersediaan angkutan umum yang memadai.
