Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence - AI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 321/A/2025 pada pertengahan September lalu diyakini memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Keberadaan satgas ini disebut menghilangkan kecenderungan kerja yang parsial antarsektor.
Satgas MBG dibentuk sebagai respons atas sejumlah persoalan, antara lain dugaan keracunan pangan yang terjadi pada 31 Juli 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo lantas membentuk Satgas MBG yang melibatkan berbagai OPD terkait.
“Kehadiran Satgas MBG telah memperkuat fungsi koordinasi antarinstansi dalam memantau dan menangani masalah di lapangan, berbeda dengan pola sebelumnya yang cenderung berjalan parsial,” ujar Sekretaris Satgas MBG, Nur Hadiyanto, Minggu (19/10/2025).
“Sebelumnya, Dinas Kesehatan bergerak sendiri, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menangani sendiri, Dinas Lingkungan Hidup juga bergerak sendiri, tanpa koordinasi terpadu. Namun kini dengan Satgas MBG, semua dapat dikonsolidasikan sehingga penanganan menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif,” tambahnya.
Menurut Nur Hadiyanto, tugas Satgas MBG tidak hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup identifikasi titik lokasi untuk kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lokasi SPPG, kata dia, diidentifikasi berdasarkan kondisi geografis, kantong kemiskinan, faktor keterjangkauan, serta jumlah dan sebaran peserta didik.
“Dari pantauan Satgas MBG, perlu ada redistribusi penerima manfaat antarsPPG dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari produksi, pengantaran, hingga konsumsi,” ujar pria yang akrab disapa Nurhady tersebut.
Pemkab Kulonprogo juga akan melibatkan TNI dan Polri untuk mendampingi proses distribusi, memastikan pembagian penerima manfaat berlangsung adil dan merata. Harapannya, tidak ada SPPG yang kelebihan atau justru kekurangan.
Nurhady berharap langkah korektif ini dapat membuat program MBG berjalan lebih baik, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta didik di Kulonprogo.
“Total penerima MBG di Kulonprogo mencapai 87.760, terdiri dari siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan SLB,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo ini.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kulonprogo, Triyono, menambahkan bahwa satgas juga bertugas mempercepat penyelenggaraan MBG mengingat program ini belum menjangkau seluruh wilayah.
Dia mengakui TNI dan Polri sengaja dilibatkan untuk memastikan distribusi berjalan berkeadilan.
“TNI memang mendapat instruksi dari panglima untuk memantau MBG di daerah. Kami bersyukur dapat berkolaborasi,” ungkapnya.
Saat ini, sudah terdapat 26 SPPG yang beroperasi di Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
