Foto ilustrasi maskapai penerbangan. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Upaya penguatan keamanan penerbangan nasional terus digencarkan. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud bersama KNKP meningkatkan standar keselamatan pesawat udara, termasuk untuk mendukung kelancaran penerbangan haji 2026.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan keamanan penerbangan nasional secara berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pengamanan pesawat udara sebagai bagian penting dari sistem keselamatan penerbangan.
Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Hubud Kemenhub, Sigit Hani Hadiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan bertajuk Strengthening Aircraft Security for National Aviation Security Compliance. Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan implementasi keamanan penerbangan di Indonesia.
“Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat standar dan implementasi keamanan penerbangan nasional, khususnya pada aspek pengamanan pesawat udara,” kata Sigit dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I hingga V, PT Angkasa Pura Indonesia, maskapai nasional dan internasional, hingga perusahaan ground handling.
Menurutnya, momentum ini penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan implementasi keamanan penerbangan berjalan sesuai standar nasional dan internasional.
Dalam konteks global, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah mengusulkan amandemen ke-19 Annex 17 yang mencakup perubahan definisi penumpang serta bagasi transfer dan transit, penguatan aspek human factors, serta peningkatan standar pemeriksaan dan penyisiran pesawat udara.
“Indonesia telah menyampaikan persetujuan atas perubahan tersebut dan saat ini tengah melakukan pembahasan intensif terkait revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional,” jelasnya.
Dalam pertemuan KNKP ke-1 Tahun 2026, pembahasan juga mencakup prosedur pengamanan pesawat udara, baik saat berada di darat maupun selama penerbangan. Sejumlah pelaku industri turut menyampaikan praktik terbaiknya, termasuk Garuda Indonesia dan Cathay Pacific Indonesia, serta perusahaan ground handling seperti PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gapura Angkasa.
Selain penguatan regulasi, Sigit juga menyoroti kesiapan aspek keamanan penerbangan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sejak pemberangkatan kloter pertama pada 22 April 2026, Ditjen Hubud telah melakukan monitoring di berbagai embarkasi haji.
Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan penumpang dan bagasi, pengendalian akses, perlindungan pesawat udara, hingga proses boarding dan pengangkutan jemaah. Selain aspek keamanan, pengawasan juga mencakup fasilitasi (FAL) udara dengan melibatkan instansi lintas sektor seperti Karantina Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, serta Kementerian Agama.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan jemaah haji berlangsung aman, nyaman, dan sesuai standar penerbangan. Ke depan, Ditjen Hubud juga akan menyusun regulasi khusus terkait pengaturan keamanan penerbangan haji sebagai bagian dari penguatan sistem secara menyeluruh.
Sigit menambahkan, hasil diskusi dalam KNKP ke-1 Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi lesson learned sekaligus masukan strategis dalam penyempurnaan kebijakan, termasuk revisi KM 39 Tahun 2024 yang saat ini masih dalam proses pembahasan, seiring kebutuhan peningkatan standar keamanan penerbangan nasional yang terus berkembang.
“Sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan nasional,” kata Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
