3 hours ago
2
Advokat LKBH FHUI Maria Dianita.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir sangat kuat mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada atlet dan menciptakan iklim olahraga bebas segala bentuk kekerasan. Langkah terbaru yang diambil adalah dengan menjalin kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FH UI).
Kerja sama ini sebagai tindak lanjut secara serius dan profesional dalam menanggapi laporan para atlet yang masuk ke saluran pengaduan korban kekerasan milik Kemenpora.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap atlet. Langkah ini berupaya memastikan para korban kekerasan seksual memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif dan berpihak kepada mereka.
Advokat LKBH FHUI Maria Dianita menyatakan, LKBH FH UI memiliki pengalaman panjang dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Melalui kerja sama ini, LKBH FH UI akan memberikan layanan pendampingan hukum kepada para atlet yang melaporkan kasus kekerasan seksual. Pendampingan akan dimulai dari tahap konsultasi, proses hukum, hingga memastikan hak-hak korban terlindungi selama penanganan perkara.
Maria mengatakan, LKBH FH UI berkomitmen untuk memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada para korban kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Menurut dia, sebuah kehormatan bagi institusinya menjadi bagian dari upaya Menpora Erick dalam mewujudkan lingkungan olahraga yang bebas dari segala bentuk kekerasan.
"Dengan kerja sama ini, kami akan berkontribusi memperkuat mekanisme penanganan pengaduan. Kami juga akan memastikan para korban mendapatkan akses terhadap keadilan serta perlindungan terhadap hak-haknya selama proses berlangsung,” ujar Maria dalam keterangan resminya, Rabu (11/3/2026).
Kolaborasi antara Kemenpora dan LKBH FH UI merupakan langkah penting demi meningkatkan kepercayaan para atlet untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Langkah ini juga mendorong terciptanya sistem perlindungan yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan di lingkungan olahraga nasional.
