2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, memastikan bahwa pemerintah akan menanggung potensi penyesuaian biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Dengan demikian, artinya kenaikan harga tiket pesawat akibat harga avtur yang melonjak tidak akan dibebankan kepada jemaah.
"Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji, dikutip Kamis (9/4/2026).
Menhaj mengungkapkan bahwa dinamika global turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai.
Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jemaah.
"Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah," tegasnya.
Menhaj juga menekankan bahwa dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menambahkan, situasi global yang mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.
"Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji," ujarnya.
Kompensasi Rp 1,77 T
Sejalan dengan pernyataan tersebut, pemerintah mengumumkan akan menggelontorkan dana Rp 1,77 triliun untuk mengompensasi kenaikan harga bahan bakar pesawat yakni Avtur demi menekan ongkos biaya transportasi haji.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran tambahan itu telah disiapkan dalam APBN 2026 dari hasil realokasi anggaran yang telah dilakukan melalui program efisiensi.
"Kan kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, kan. Nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Purbaya meyakini, APBN akan cukup mengantisipasi tekanan harga energi yang disebabkan konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026. Sebab, saat ini konflik mulai mereda dan turut mengerek ke bawah harga minyak mentah dunia.
"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi US$ 100 kan mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," tegas Purbaya.
Arahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan untuk menurunkan biaya haji sekitar Rp 2 juta, meskipun harga avtur yang merupakan bahan bakar pesawat mengalami kenaikan signifikan.
"Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini, demikian komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah, Rabu (8/4/2026).
Tak hanya itu, dirinya juga berjuang untuk menurunkan antrian haji, yang mulai tahun ini tidak lagi 48 tahun melainkan paling lama 26 tahun. Bahkan Ia mengaku akan berjuang agar bisa lebih pendek lagi.
Selain itu, Prabowo juga memerintahkan Garuda Indonesia untuk membentuk joint venture dengan Saudi Arabia Airlines demi memecahkan masalah kosongnya pesawat Garuda kosong ketika kembali ke Tanah Air sehabis mengantar jemaah haji.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
