Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Kantor Bakom, Jakarta. ANTARA TV.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai sebagai mandat langsung dari rakyat yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa MBG merupakan bagian dari visi dan misi yang telah disampaikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024.
Menurutnya, kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden menjadi bukti bahwa masyarakat memberikan kepercayaan sekaligus mandat untuk merealisasikan program-program prioritas, termasuk MBG.
“Program MBG tidak bisa diminta berhenti begitu saja. Itu merupakan bagian dari kontrak politik Presiden Prabowo dengan rakyat. Beliau dipilih karena program kerja yang dijanjikan,” ujar Qodari, Rabu (17/6/2026).
Program Strategis untuk Atasi Masalah Gizi
Qodari menjelaskan, MBG hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Masalah tersebut dinilai krusial karena berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang generasi masa depan.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, program MBG menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi distribusi, anggaran, hingga pengawasan. Namun, tantangan tersebut dinilai bukan alasan untuk menghentikan program.
Sebaliknya, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar implementasi MBG semakin efektif dan tepat sasaran.
Terbuka terhadap Kritik dan Masukan
Lebih lanjut, Qodari menegaskan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Kritik dan masukan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Salah besar jika menuntut program ini dihentikan. Justru yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” tegasnya.
Selain MBG, ia menyebut sejumlah program lain juga tengah dijalankan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjawab berbagai persoalan nasional.
Transformasi Ekonomi dan Akses Pendidikan
Qodari mencontohkan kebijakan pemerintah dalam menata ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme satu pintu guna mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan penerimaan negara.
Di sektor sosial, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat (SR).
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, ia meminta publik memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menuntaskan program-program yang telah dirancang selama masa jabatannya.
“Ketika menjabat, Presiden berusaha menjalankan solusi atas persoalan yang ada. Berikan kesempatan untuk menyelesaikan program-program tersebut,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
