Ketua Komisi XII DPR: Evaluasi Industri Penerima Harga Gas Murah

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Patijaya menegaskan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi agar benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian dalam negeri.

Menurutnya, pasokan gas untuk skema HGBT jumlahnya terbatas sehingga alokasinya harus tepat sasaran. Gas dengan harga khusus harus diprioritaskan bagi sektor yang paling membutuhkan dan paling besar dampaknya bagi ekonomi nasional.

Komisi XII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerima HGBT. Penilaian perlu melihat tingkat pemanfaatan gas, kontribusinya terhadap industri dalam negeri, serta dampak ekonominya, termasuk efek berganda yang dihasilkan.

Berdasarkan temuan Komisi XII DPR RI, terdapat perusahaan penerima HGBT yang sebagian besar hasil produksinya diekspor. Dalam beberapa kasus, sekitar 90 persen produksi perusahaan tersebut ditujukan untuk pasar ekspor, sehingga manfaat langsung bagi penguatan industri dan ekonomi domestik menjadi terbatas.

"Kalau perusahaan yang menerima HGBT justru mayoritas produksinya untuk ekspor dan tidak memberi penguatan signifikan terhadap industri dalam negeri, maka alokasinya perlu dihitung ulang. Gas dengan harga khusus harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional," tegasnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Senin (2/3/2026).

Bambang juga menekankan bahwa penerima HGBT tidak hanya sektor industri, tetapi juga sektor pembangkit listrik. Misalnya, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri strategis yang menopang investasi dan aktivitas manufaktur, seperti di Batam.

"Dalam kondisi pasokan gas yang terbatas, sektor-sektor strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang menjadi pusat investasi harus menjadi prioritas, karena kecukupan energi di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi dan stabilitas pasokan listrik," ujarnya.

Karena itu, Komisi XII DPR RI mendorong perhitungan ulang kuota HGBT secara berbasis data dan kinerja, agar alokasi gas lebih tepat sasaran, adil, dan benar-benar mendukung kepentingan ekonomi dalam negeri.