18 hours ago
3
KPK dalami aliran uang terkait tersangka Hendrik Permana di kasus RSUD.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus ini melibatkan Hendrik Permana sebagai tersangka utama. Pada Senin (24/11) malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penyelidikan masih berlangsung untuk menentukan pihak lain yang menerima aliran dana tersebut.
Penyelidikan ini mengungkap bahwa Hendrik Permana menerima Rp1,5 miliar dari Yasin (YSN), seorang aparatur sipil negara di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara. Dana tersebut diterima sebagai biaya komitmen sebesar dua persen karena adanya peningkatan usulan dana alokasi khusus (DAK) untuk proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, dari Rp47,6 miliar menjadi Rp170,3 miliar.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Agustus 2025, di mana KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029), Andi Lukman Hakim (penanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk pembangunan RSUD), dan Ageng Dermanto (pejabat pembuat komitmen proyek RSUD). Selain itu, dua pegawai PT Pilar Cadas Putra, yaitu Deddy Karnady dan Arif Rahman, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 6 November 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru, yang kemudian diidentifikasi pada 24 November 2025 sebagai Yasin (YSN), Hendrik Permana, dan Aswin Griksa (Direktur Utama PT Griksa Cipta). Ketiga tersangka baru ini langsung ditahan oleh KPK.
Proyek peningkatan RSUD Kolaka Timur, yang merupakan bagian dari program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan fasilitas 12 RSUD dan 20 RSUD lainnya yang menggunakan dana DAK, dianggarkan sebesar Rp4,5 triliun oleh Kemenkes pada tahun 2025.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
