KUR Perumahan di Jabar Diluncurkan, Masyarakat Mudah Miliki Rumah

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama Dirut Bank BJB Yusuf Saadudin dan usur terkait berfoto bersama saat acara Penguatan Ekosistem Perumahan dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025). Foto: Edi Yusuf

BANDUNG--Ribuan peserta dari usur terkait ekosistem perumahan hadir saat acara ‘Penguatan Ekosistem Perumahan dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan’ yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025).

Muhammad Qodari menyampaikan bahwa program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat untuk mempermudah kepemilikan rumah,

KSP akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Tugas KSP adalah memastikan setiap kebijakan Presiden benar-benar sampai ke masyarakat. Kami akan kawal, evaluasi, dan pastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program ini menjadi terobosan besar di era pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk perumahan dengan subsidi bunga hingga 5 persen. Ia juga menegaskan bahwa untuk pertama kalinya alokasi rumah subsidi naik signifikan menjadi 350 ribu unit per tahun.

"Ini bukti keberpihakan negara kepada rakyat. Makanya namanya KUR untuk perumahan. Karena sektor perumahan ekosistemnya luar biasa," ujar Maruarar.

Dalam acara yang bertajuk ‘Imah Merenah Hirup Tumaninah’ ini hadir pula Direktur Utama (Dirut) PT BJB Yusuf Saadudin mendampingi Menteri PKP. Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk mendukung KUR yang difokuskan kepada sektor perumahan, untuk masyarakat.

"Kami siap mendukung untuk mengakselerasi sektor perumahan dengan menyediakan modal bagi UMKM atau masyarakat yang bergerak di bidang itu,"ungkapnya.

Pihaknya dalam menyalurkan KUR Perumahan mengikuti aturan yang berlaku seperti ketentuan maksimal besaran modal di luar tanah dan bangunan sebesar Rp10 miliar, dan besaran maksimal omzet per tahun Rp50 miliar.

"Kami akan tinjau syarat-syarat kreditur apakah masuk atau tidak lewat laporan keuangan perusahaan. Dan prosesnya antara tujuh sampai 14 hari," kata Yusuf.***