Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan (kedua kiri), menyampaikan LKPJ Tahun 2025 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kulonprogo, Selasa (10/3). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin (tengah), dan dihadiri mayoritas anggota DPRD Kulonprogo. - Harian Jogja - Khairul Ma'arif
KULONPROGO—Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Kantor DPRD Kulonprogo, Selasa (10/3/2026).
Penyampaian LKPJ merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dilakukan kepala daerah sebagai pelaksanaan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selama 2025, sejumlah capaian ditorehkan di berbagai bidang, termasuk merampungkan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.
Agung mengungkapkan sejumlah pembangunan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Kulonprogo telah rampung pada 2025. Di antaranya Jembatan Kabanaran, SPAM Kamijoro, kawasan aerotropolis, serta pembangunan pengaman Pantai Congot.
Sementara itu, Pemkab Kulonprogo juga mencatat berbagai capaian sepanjang 2025. “RSUD Wates pada 2025 telah merintis pengembangan dan memberikan pelayanan cath lab neurologi intervensi kepada dua pasien. Pada tahun yang sama juga dilakukan regrouping tiga sekolah, yakni SDN Percobaan 4, SDN 2 Wates, dan SDN Terbahsari yang telah menempati lokasi baru di Tunjungan, Wates,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Selain itu, pada 2025 Pemkab Kulonprogo juga merampungkan rehabilitasi GOR Cangkring sebagai persiapan menghadapi Porda DIY 2027.
Optimalisasi pasar rakyat juga dilakukan pada tahun lalu dengan menyasar Pasar Kranggan di Kapanewon Galur.
Capaian yang dianggap berdampak signifikan pada 2025 adalah ditetapkannya Kulonprogo sebagai embarkasi haji yang akan mulai melayani musim haji tahun ini.
Agung menambahkan, pada 2025 juga terdapat capaian berupa hibah satu armada bus sekolah untuk layanan antarjemput siswa. “Capaian kinerja dan sasaran daerah tahun 2025 tercapai atas dukungan dan kemitraan harmonis dari DPRD Kulonprogo,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinannya, kata Agung, Kulonprogo memperoleh rapor positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil evaluasi berbagai instansi penilai eksternal, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), capaian kinerja daerah menunjukkan angka signifikan dengan predikat memuaskan.
Seluruh parameter penilaian, mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja, hingga keseimbangan anggaran, mendapatkan rapor hijau. “Alhamdulillah, capaian 2025 tidak ada yang di bawah ‘Sangat Tinggi’. Semuanya berada di kategori tersebut,” ujar Agung.
Pencermatan Program
Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, mengatakan pihaknya telah menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemkab selama satu tahun anggaran.
Menurutnya, DPRD akan mencermati secara serius seluruh capaian program, penggunaan anggaran, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Beberapa sektor strategis seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan akan menjadi fokus evaluasi DPRD. Termasuk permasalahan sosial ODGJ dan juga penyelesaian secara menyeluruh berkaitan dengan PT SAK,” ujar dia.
Rekomendasi dari DPRD Kulonprogo nantinya diberikan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi catatan strategis untuk perbaikan kinerja pemerintahan dan arah pembangunan Kulonprogo ke depan.
Pasalnya, LKPJ merupakan instrumen evaluasi sehingga DPRD Kulonprogo memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
