4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR, – Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terpilih sebagai nominasi dalam kinerja dan prestasi Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif untuk tahun 2026. Penilaian ini didasarkan pada berbagai strategi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menjelaskan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A Fatoni mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut meliputi optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset atau barang milik daerah (BMD), corporate social responsibility (CSR), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut Bupati Warisin, pada tahun 2025 PAD Lombok Timur mencapai Rp 556 miliar, yang dicapai melalui layanan terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, dan kerja sama dengan e-commerce. Diharapkan pada tahun 2026, 100 persen pajak akan dilakukan secara non-tunai, 100 persen desa aktif digital, 95 persen wajib pajak menggunakan kanal digital, serta adanya dashboard monitoring real-time dengan target realisasi minimal 100 persen.
Optimalisasi BUMD dan Pengelolaan BMD
Bupati menegaskan bahwa BUMD tidak hanya bertujuan mencari laba, tetapi juga menyediakan layanan publik yang belum tersentuh sektor swasta, seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan pembiayaan UMKM. Enam BUMD yang ada di Lombok Timur menjalankan fungsi masing-masing sesuai spesifikasi bisnisnya.
Dalam hal pengelolaan BMD, dilakukan berdasarkan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Selain penataan kantor OPD dan rehabilitasi fasilitas umum, terdapat pengoperasian BMD oleh pihak lain dengan pembagian hasil 40 persen untuk daerah dan 60 persen untuk pihak pengelola.
Transformasi Fasilitas Kesehatan
Bupati Warisin juga menyoroti transformasi fasilitas kesehatan seperti RSUD dan puskesmas menjadi BLUD sebagai terobosan strategis dalam peningkatan layanan kesehatan di Lombok Timur. Mekanisme BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan secara efisien.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penerangan jalan di daerah yang masih minim fasilitas tersebut. Skema ini dipilih karena keterbatasan anggaran, namun kebutuhan akan penerangan sangat mendesak untuk mengatasi area rawan kecelakaan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
