Harianjogja.com, JAKARTA—Keberlanjutan karier peserta Magang Nasional menjadi sorotan setelah sebagian lulusan program belum mendapatkan kepastian kerja dari perusahaan tempat mereka ditempa. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana program tersebut benar-benar mampu menjembatani transisi lulusan baru ke dunia kerja.
Dalam catatan terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan sebanyak 11.949 peserta telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I. Namun hingga kini, proses pendataan masih berlangsung untuk mengetahui berapa banyak dari mereka yang benar-benar direkrut oleh perusahaan setelah program berakhir.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai isu kepastian kerja ini tidak bisa dilepaskan dari desain besar program yang harus selaras dengan kebutuhan industri. Ia menekankan pentingnya arah kebijakan yang jelas agar program tidak sekadar memberi pengalaman sementara.
“Grand design dari program magang yang mestinya harus disesuaikan dengan kebijakan industri atau kebijakan pengembangan usaha, bisnis dan sektor yang mana (yang relevan) itu menjadi sangat penting,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, tanpa keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia kerja, peserta hanya akan memperoleh pengalaman tanpa jaminan kelanjutan karier. Padahal, tujuan utama program ini adalah membantu lulusan baru memulai karier secara lebih matang.
Ia juga menyoroti perlunya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan sektor industri. Dengan koordinasi yang baik, program magang dapat diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
“Jadi diperlukan dialog, koordinasi dengan pihak industrinya supaya nanti program magang ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan arah prioritas ke depan,” ujar dia.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menilai perusahaan perlu memberikan kejelasan peluang kerja bagi peserta magang, terutama setelah menjalani program minimal enam bulan.
“Kita tetap mendorong adanya kepastian karier peserta magang yang diperjelas. Itu yang paling penting dari program Magang Nasional ini,” kata Nailul.
Dari data sementara, Kemnaker mencatat sudah ada perusahaan yang merekrut sekitar 20–30 persen peserta magang. Meski demikian, angka ini dinilai belum cukup untuk memastikan program benar-benar efektif dalam membuka peluang kerja luas bagi lulusan baru.
Kesiapan Kerja
Program Magang Nasional sendiri diluncurkan pada 20 Oktober 2025 sebagai bagian dari upaya Pemerintah Pusat meningkatkan kesiapan kerja generasi muda. Pada tahap pertama, program ini melibatkan 11.949 peserta dari kalangan lulusan baru, bekerja sama dengan 1.185 perusahaan dan didampingi oleh 5.267 mentor.
Selama kurang lebih enam bulan, peserta mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri, peningkatan keterampilan profesional, serta sertifikat magang bagi yang menyelesaikan program penuh atau surat keterangan bagi peserta yang mengikuti lebih dari tiga bulan.
Selain pengalaman kerja, peserta juga memperoleh uang saku melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah dan perusahaan. Dalam skema tersebut, perusahaan diharapkan menanggung sekitar 20–30 persen biaya program.
Ke depan, pemerintah merencanakan peningkatan kuota hingga 150.000 peserta guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas tenaga kerja muda. Namun, sejumlah tantangan masih muncul, seperti berkurangnya jumlah peserta dari tahap seleksi awal serta kekhawatiran dunia usaha terhadap skema pembiayaan yang dinilai berpotensi memengaruhi partisipasi perusahaan.
Situasi ini menunjukkan bahwa selain memperluas kuota, penguatan kualitas program dan kepastian karier menjadi faktor kunci agar Magang Nasional tidak hanya menjadi pengalaman sementara, tetapi benar-benar membuka jalan menuju dunia kerja bagi generasi muda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
