4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ikut mendukung beberapa program digitalisasi yang dimiliki pemerintah. Salah satunya adalah sistem e-katalog di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) versi ke-6.
Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan versi tersebut belum 100% saat dilihat bulan Desember lalu. Namun, Presiden Prabowo Subianto sudah mengizinkan untuk menggunakan versi platform hasil garapan Telkom tersebut.
"Ya termasuk kami diundang ke Istana gitu kan. Itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa oke ini e-katalog versi 6 LKPP yang kami kembangkan ini. Ini harus digunakan di tahun 2025 dan sekarang sudah mulai berjalan," kata Fajrin kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2025).
"Kalau sebelumnya saya di Bukalapak bikin marketplace gitu ya. Di sini saya bikin marketplace for the government," imbuhnya yang diketahui menjadi salah satu pendiri dan juga mantan Presiden Bukalapak.
LKPP ini dibuat untuk pengadaan barang dan jasa bisa digunakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan lebih transparan.
Dalam versi LKPP yang terbaru, pemerintah bisa memantau pola belanja setiap instansi dan pemerintah daerah. Versi terbaru juga dilengkapi oleh sistem peringatan potensi penyalahgunaan. Misalnya, bakal ada peringatan jika harga sebuah produk atau jasa di LKPP diubah hanya beberapa hari sebelum pembelian.
Keterlibatan lain Telkom adalah platform One Single Submission (OSS). Perizinan berusaha satu pintu ini dikembangkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM.
Jauh saat era pandemi awal, Telkom juga diketahui ikut mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi. Platform itu digunakan terkait Covid-19, misalnya vaksin hingga melacak pergerakan orang saat masuk ke tempat umum.
Menurutnya Pedulilindungi ini memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Dia mengatakan aplikasi itu bisa menjadi cara agar pandemi bisa tidak tersebar.
Karena dengan teknologi bisa melacak pergerakan orang yang sakit. Padahal sebelumnya orang terkonfirmasi Covid-19 masih bisa berpergian ke tempat publik.
"Karena kita bisa kemudian melalui teknologi itu, terutama ketika kita implementasi kebijakan yang kalau ingin masuk ke tempat umum itu harus scan QR gitu-gitu, itu kan bagaimana kemudian intinya teknologi itu mendukung program pemerintah yang impactful," tuturnya.
(dem/dem)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tugas Data Center Dukung Transformasi Digital RI Era Prabowo
Next Article Telkom Siagakan 200 Personil Pengawalan Upacara HUT ke-79 RI di IKN
