7 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berupaya untuk menggenjot ekspor furnitur ke negara lain, salah satunya melalui 'efisiensi regulasi' terhadap aturan-aturan yang dirasa tidak perlu. Salah satunya ialah menghapus persyaratan wajib dokumen V-Legal khusus untuk ekspor furnitur dan kerajinan.
Tujuannya agar persyaratan V-Legal atau lisensi ekspor produk kayu bersifat tidak wajib, namun hanya dibutuhkan saja untuk negara tertentu seperti Uni Eropa dan Inggris. Ia pun sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
"V-Legal untuk produk kayu ke Uni Eropa dan UK itu wajib SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), ekspornya wajib V-Legal, tetapi khusus produk furnitur dan kerajinan. Kalau produk kayu, balok kayu dan sebagainya ya kami sepakat tetap dengan SVLK," kata Budi Santoso dalam peluncuran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Rabu (21/5/2025).
"Supaya ekspor di luar UK dan Uni Eropa itu sifatnya tidak wajib (SVLK), kecuali memang eksportirnya menginginkan ya silahkan, tetapi khusus produk furnitur dan kerajinan. Kalau produk kayu, balok kayu dan sebagainya ya kami sepakat tetap dengan SVLK," tambahnya menegaskan.
SVLK merupakan salah satu syarat agar produk kayu dapat diekspor. Tujuannya memastikan kepada pembeli, produk kayu dan bahan baku diperoleh dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas dan dapat ditelusuri.
"HIMKI telah mengajukan rekomendasi deregulasi terhadap SVLK dan V-Legal bagi industri hilir. Kami tidak menolak keberlanjutan, tapi kami menolak beban administratif yang tidak proporsional. Industri mebel dan kerajinan adalah padat karya - penopang ekonomi rakyat, bukan perusak hutan," kata Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan HIMKI, total nilai ekspor furnitur Indonesia mencapai US$2,5 miliar tahun 2024 dan US$2,46 miliar pada 2023.
"Kita ingin ekspor mebel transaksinya sampai 5 miliar dolar AS tahun ini, sedangkan Vietnam sudah tembus 17 miliar dolar AS tahun lalu, sebesar itu karena relokasi besar-besaran pabrik dari China," sebut Abdul Sobur.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Mendag Pastikan RI Tak Jadi "Jalur Tikus" Barang China ke AS
Next Article Produk UMKM RI Kalah dari Barang China, Mendag Budi Kasih Jurus Kunci
