3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengakui kinerja kementeriannya selama satu tahun terakhir belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan persoalan lingkungan di Indonesia.
Dalam refleksi satu tahun Kementerian LHK dan BPLH, Hanif menilai masih banyak pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan agar kebijakan kementerian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Apa yang kita lakukan hampir belum berdampak terkait dengan penanganan lingkungan di tanah air kita. Satu sisi mungkin kita agak menggebu-gebu, tetapi di sisi lain kita sepertinya melupakan langkah-langkah ini (kolaborasi dengan pemerintah daerah),” kata Hanif dalam acara Refleksi Satu Tahun KLH/BPLH, Senin (20/10/2025).
Hanif menegaskan, tanpa kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah, upaya kementerian tidak akan memberi dampak besar. Ia menekankan pentingnya membangun sinergi dan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Hanif meminta seluruh direktur, kepala pusat, dan kepala biro di lingkup Kementerian LHK untuk menjalin komunikasi sistematis dengan dinas lingkungan hidup di kabupaten dan kota. Menurutnya, satu tahun pertama sudah cukup menjadi masa konsolidasi internal, dan kini saatnya kementerian bergerak aktif menjangkau daerah.
“Tahun ini setelah tanggal 20, harapan saya Bapak Ibu membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, menjangkau sejauh-jauhnya dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh institusi yang ada di daerah,” ujarnya.
Hanif menekankan agar setiap unit kerja memiliki agenda rutin berdiskusi dengan pemerintah daerah dan menyusun rencana nasional yang dapat diterjemahkan hingga ke tingkat tapak. Ia menilai salah satu penyebab lemahnya dampak kebijakan kementerian adalah kebiasaan bekerja secara sektoral tanpa koordinasi lintas kementerian.
“Kita menutup industri, tapi apakah sudah diskusi dengan Kementerian Perindustrian? Kita menutup tempat wisata, apakah sudah bicara dengan Kementerian Pariwisata? Kita belum, dan ini harus dikoreksi,” katanya.
Ia meminta para deputi memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga lain di tingkat nasional, sementara pejabat eselon dua mempererat hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh kebijakan pengendalian lingkungan dapat dijalankan secara terpadu.
Hanif mengingatkan bahwa kerja keras internal tidak akan berarti jika tidak menjawab masalah lingkungan yang mendasar.
“Kita merasa sudah menutup, menyegel, menindak. Tapi apakah itu menjawab tantangan lingkungan hidup kita? Belum, Pak,” ujarnya.
Ia menilai kementeriannya belum menyentuh akar persoalan dan baru bergerak di permukaan. Selain itu, Hanif menyoroti kurangnya komunikasi publik mengenai hasil kerja kementerian.
“Selama ini seolah kita sudah besar, tapi masyarakat tidak tahu, bahkan belum mendengar. Masyarakat bertanya, seberapa jauh sih kinerja Kementerian Lingkungan Hidup? Bukan kinerja menterinya, tapi kita semua,” kata Hanif.
Ia menegaskan, keberhasilan kementerian tidak dapat diukur dari kinerja menteri semata, melainkan dari kerja kolektif seluruh jajarannya.
“Apalah arti menteri tanpa kinerja para organ-organnya. Kementerian Lingkungan Hidup adalah kebanggaan kita bersama, hak kita bersama sebagai insan yang dimandatkan menjaga bumi Indonesia,” ujarnya.
Hanif juga mendorong jajarannya memanfaatkan media massa dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi publik. Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak memperkenalkan hasil kerja kementerian kepada masyarakat.
“Manfaatkan media yang ada di tangan kita untuk menunjukkan kinerja kita. Sayang kalau kendali yang besar ini hanya kita pakai sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Hanif menjelaskan perubahan besar dalam struktur kelembagaan Kementerian LHK setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024, yang memberikan mandat tambahan sebagai Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Ia menyebut fungsi baru ini sebagai “mandat berat” karena memberikan kewenangan penegakan hukum dan pembinaan langsung terhadap implementasi kebijakan di daerah.
“Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memiliki daya dorong yang tidak dimiliki oleh kementerian biasa,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar kewenangan besar itu digunakan secara proporsional.
“Kalau tahun pertama peluru kita habis, seberapa mampu kita bertahan? Badan pengendalian ini seharusnya jadi garis finis, bukan garis start,” katanya.
Hanif menggambarkan beban kerja kementerian yang sangat besar. Dari lebih 180 kawasan industri di seluruh Indonesia, hanya enam yang sempat ia kunjungi langsung selama satu tahun terakhir. “Dengan kondisi sebesar ini, apakah langkah kita sudah berpengaruh? Ini harus menjadi refleksi kita bersama. Cukuplah satu tahun ini menjadi pembelajaran,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak peduli dengan kesulitan birokrasi atau keterbatasan anggaran, melainkan hanya ingin melihat hasil nyata.
“Masyarakat tidak mau dengar kita tidak punya duit atau sarana. Mereka hanya ingin tahu bagaimana kita meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Mereka tidak mau dengar berapa gaji kita, mereka ingin tahu bagaimana sikap kita saat ada keluhan lingkungan,” ujar Hanif.
Menutup refleksinya, Hanif menyerukan agar seluruh jajaran membuka diri terhadap perubahan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Satu tahun ini waktu yang panjang dan berdarah-darah. Apakah yang kita lakukan tidak mampu menggoreskan hati kita? Mari kita membuka diri selebar-lebarnya dan bertanya: seberapa mampu kita memperbaiki kualitas lingkungan Tanah Air dengan pola yang kita lakukan hari ini?” katanya.
Hanif menegaskan, meski mengapresiasi kerja keras seluruh pegawai, ia menyesalkan masyarakat belum merasakan hasil nyata.
“Indonesia belum melihat kita bekerja dengan cukup memadai, maka langkah-langkah tadi harus kita tempuh bersama, dengan semangat kolaborasi, pengawasan, dan refleksi untuk masa depan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
