Minta Bank Lokal Danai Proyek Hilirisasi, Ini Ternyata Maksud Bahlil!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong lembaga keuangan seperti perbankan di Indonesia dapat menyalurkan kredit pada proyek hilirisasi. Pasalnya, pembiayaan untuk proyek hilirisasi selama ini berasal dari luar negeri.

Bahlil menilai, kritik yang selama ini dilayangkan terhadap proyek hilirisasi tidak terlepas dari pendanaan yang digunakan berasal dari perbankan asing. Sehingga manfaat nilai tambah dari proyek tersebut tidak dirasakan oleh Indonesia.

"Kalau orang perbankan kan orang pinjam bank di luar negeri, begitu produksi, yang dia harus setor itu kan pokok tambah bunga dulu, harus dikirim ke luar negeri," kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

Oleh sebab itu, ia mendorong agar perbankan di dalam negeri tidak ragu untuk menyalurkan kredit untuk proyek hilirisasi. Sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

"Kreditnya jangan kredit konsumsi, adalah kredit-kredit stand by loan. Dia sudah harus mampu kredit yang diberikan itu yang berkualitas, yang mampu melahirkan multiplier effect dan sekaligus menciptakan nilai tambah. Penciptaan lapangan pekerjaan, itu yang saya maksudkan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Hal itu merujuk pada yang sudah tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Salah satu hal yang didorong oleh Bahlil dalam menjalankan program hilirisasi dalam negeri adalah peran dari lembaga keuangan seperti perbankan dalam negeri, maupun lembaga non keuangan untuk bisa turut berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan hilirisasi di Tanah Air.

"Satgas ini juga diperintahkan lewat Keppres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN," jelasnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dipesankan oleh Presiden RI Prabowo Subianto mengenai nilai tambah dari program hilirisasi yang harus sepenuhnya didapatkan oleh negara. Cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan maupun non keuangan yang ada di Indonesia.

(ven/mij)

Next Article Ramai-ramai Pekerja Bank Resign di India, Ada Apa?