4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib 3 juta rumah berpotensi terkatung-katung menyusul langkah pemerintah memotong anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pagu awal Kementerian PKP TA 2025 semula sebesar Rp5,274 triliun, kemudian menjadi sebesar Rp1,613 triliun.
Namun, Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) masih optimistis.
"Kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada, dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas," kata Menteri Ara di Gedung DPR RI di Jakarta.
Salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah yakni dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun kuota untuk tahun ini tidak sampai 10% dari target 3 juta rumah yakni hanya 220.000 unit. Karenanya perlu cara lain untuk mewujudkan program ambisius ini, diantaranya dengan menggandeng swasta dalam program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Program CSR kan sudah jalan 3 perusahaan yaitu ada di Tangerang, ada di Berau, ada di Muara Angke dari 3 perusahaan. Kita berharap nanti sebentar lagi akan ada tambahan-tambahan lagi dari perusahaan-perusahaan lain yang ada yang membangun rumah dan ada yang melakukan renovasi-renovasi rumah," sebut Ara.
Bukan hanya investor dalam negeri, pemerintah juga bakal melibatkan investor asing dalam program ini. sejumlah negara yang siap untuk berinvestasi pada proyek tersebut. Diantara investor tersebut berasal dari negara Qatar, Uni Emirat Arab, Turki dan Singapura.
"Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title (vertikal), bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," ungkap Ara.
Terkait dengan rencana efisiensi anggaran, Kementerian PKP telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp3,661 Triliun. Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.
"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 Miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 Triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Menteri Ara.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Regulasi Berbeda Disebut Jadi Penghambat Perumahan Rakyat
Next Article Rumah Gratis Tetap Dapat Sertifikat? Ini Penjelasan Menteri Ara
