Foto ilustrasi siswa berangkat sekolah menaiki sepeda, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA—Predikat DIY sebagai Kota Pelajar kembali menjadi sorotan setelah DPRD DIY mengungkap masih terdapat 13.669 anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya kesenjangan antara citra pendidikan Yogyakarta yang kuat dengan realitas akses pendidikan yang masih belum merata.
Di tengah pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi, sekolah unggulan, dan berbagai fasilitas pendidikan, sejumlah anak di DIY justru masih berada di luar sistem pendidikan. Fenomena anak putus sekolah di DIY tersebut mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi yang menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut faktor sosial, budaya, hingga kebijakan publik.
Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNY, Riana Nurhayati, menilai julukan Kota Pelajar seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya institusi pendidikan yang berdiri di Yogyakarta. Menurutnya, ukuran keberhasilan pendidikan justru terlihat dari semakin sedikitnya anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
"Karena ukuran kota pelajar bukan berapa banyak universitas yang berdiri, tetapi seberapa sedikit anak yang tertinggal dari pendidikan," ujar Riana, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai data ribuan anak putus sekolah di DIY menjadi indikator adanya jurang antara reputasi pendidikan Yogyakarta dan kondisi yang dihadapi sebagian masyarakat. Keberhasilan sektor pendidikan, menurutnya, selama ini lebih banyak dinikmati kelompok yang memiliki akses dan kemampuan untuk menjangkaunya.
Ekonomi hingga Perubahan Pola Pikir Jadi Pemicu
Riana menjelaskan faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak putus sekolah di DIY. Namun, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan berbagai faktor lain yang saling memengaruhi.
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah pesisir, di mana sebagian anak memilih bekerja karena dianggap mampu memberikan penghasilan lebih cepat dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain faktor ekonomi, perubahan pola pikir atau mindset juga dinilai memiliki pengaruh besar. Ketika anak sudah memperoleh penghasilan sendiri, mereka kerap mempertanyakan manfaat pendidikan dalam jangka panjang sehingga memilih meninggalkan bangku sekolah.
Menurut Riana, rendahnya ketahanan keluarga, perubahan orientasi hidup, hingga persoalan psikologis yang membuat anak kehilangan motivasi belajar turut berkontribusi terhadap tingginya angka anak putus sekolah. Situasi tersebut diperburuk oleh tekanan kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi dalam waktu dekat, sementara pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan.
Masalah Sistemik yang Libatkan Banyak Sektor
Lebih lanjut, Riana menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah di DIY tidak dapat dibebankan kepada satu pihak tertentu. Ia menilai masalah tersebut bersifat sistemik karena melibatkan banyak sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga ketenagakerjaan.
Sementara itu, data DPRD DIY menunjukkan terdapat 13.669 anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di DIY, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar ribuan anak tersebut kembali memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, kebijakan afirmatif perlu diperkuat untuk memastikan hak dasar pendidikan dapat dinikmati seluruh anak secara merata.
Selain persoalan anak tidak sekolah, DPRD DIY juga menyoroti penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi upaya perluasan akses pendidikan dan penanganan anak putus sekolah di DIY.
Karena itu, Eko meminta pemerintah daerah melakukan konsolidasi lintas sektor sekaligus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang lebih efektif. Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara serius agar semakin banyak anak usia sekolah di DIY dapat kembali mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
