Pemkot Cimahi kuatkan transparansi guna hindari korupsi.
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI, – Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, mengumumkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengungkapkan hal ini dalam keterangan di Bandung, Rabu (10/12).
Adhitia menjelaskan bahwa upaya memperkuat transparansi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga proses pertanggungjawaban dan evaluasi. "Kami akan terus berpegang teguh terhadap transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptif," ujarnya.
Pencegahan perilaku koruptif, menurut Adhitia, merupakan langkah penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. "Perilaku koruptif itu mengganggu suksesnya atau terciptanya kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Nurintan Sirait, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut langsung kepentingan hidup masyarakat. Setiap tindakan penegakan hukum di Kejari Cimahi dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. "Komitmen kami jelas, setiap satu sen uang negara harus kembali untuk kemakmuran rakyat," katanya.
Nurinatan juga menjelaskan sejumlah langkah konkret dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang 2025. Sebanyak lima perkara penyelidikan, dua perkara penyidikan, tiga penuntutan, serta empat eksekusi telah dilakukan, dengan total keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp90 juta.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

2 hours ago
1








































