Pengamat Nilai Seruan Tarik Dana Massal di Bank Merugikan Semua Pihak

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan ini, ramai ajakan menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN, sebagai bentuk kekhawatiran dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, gerakan itu dapat menimbulkan berbagai kerugian ke berbagai pihak, termasuk ke masyarakat sendiri.

Bahkan, pengamat menilai gerakan yang viral di media sosial itu bisa dikatakan termasuk black campaign atau kampanye gelap dengan cara membuat isu tanpa fakta yang jelas, yang kemudian bisa merugikan perekonomian nasional.

Menurut pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, nasabah tidak perlu khawatir dengan bank-bank BUMN. Karena saat ini, mereka masih memiliki fundamental yang sangat baik.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi mereka juga dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," kata Piter baru-baru ini, dikutip Selasa (25/2/2025).

Ia mengatakan ajakan penarikan dana tersebut harus dikoreksi karena berpotensi juga merugikan masyarakat kelas bawah.

"Keberadaan Danantara tidak ada hubungannya dengan kinerja himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Justru ajakan menarik dana itu bisa menyebabkan gejolak sistem keuangan secara keseluruhan," pungkasnya.

Piter melanjutkan, dampak dari ajakan tarik dana di bank BUMN juga bisa berpengaruh ke bank kecil yang akan terkena dampak negatif. Ia menjelaskan apabila ada bank-bank lain yang memanfaatkan isu ajakan menarik dana ini untuk kepentingan bank mereka, hal tersebut bisa menimbulkan dampak yang sistemik.

Terpisah, Pakar IT dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi berpendapat bahwa tidak hanya masyarakat yang dirugikan dengan aksi tarik dana besar-besaran dari Bank BUMN ini. Tetapi juga pemerintah.

Heru mengatakan pemerintah harus menanggapi seruan masyarakat ini dengan amat bijaksana dan secara hati-hati. Menurutnya, reaksi masyarakat ini terjadi karena banyak tanda tanya dari publik mengenai pelaksanaan Danantara, yang bisa berdampak ke banyak hal jika tidak disikapi dengan baik.

"Jadi saya melihat bahwa komunikasi pemerintah harus satu pintu dan satu orang. Kalau saat ini kan semua kementerian lembaga berkomentar, PCO semua orangnya juga berkomentar dengan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga ini kemudian membuat publik kebingungan, bahkan bukan hanya kebingungan namun juga kemarahan," pungkas Heru saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025).

Ia berharap masyarakat tidak melakukan bank rush pada bank-bank BUMN, agar dampaknya tidak melebar. Lantas, pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Danantara akan dikelola dan profesional serta ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

(fsd/fsd)

Next Article Jelang Pembentukan Danantara, Kok Saham BUMN Kompak Ambruk?